SEMARANG, beritajateng.tv – Meski masih memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai belum keluar dari ancaman kehancuran elektoral.
Bahkan, menurut pengamat politik, satu kali pemilu lagi justru dapat menjadi fase penyempurnaan dari kemerosotan panjang partai berlambang Ka’bah tersebut. Penilaian itu tersampaikan oleh pengamat politik Undip, Nur Hidayat Sardini (NHS), saat beritajateng.tv jumpai di Kampus FISIP Undip, Kamis, 5 Februari 2026.
Menanggapi pertanyaan apakah PPP masih berpeluang bertahan pada Pemilu 2029 meski kehilangan figur pemersatu internal, NHS menilai persoalan terbesar PPP justru berada pada level nasional.
“Saya kira perlu waktu satu kali pemilu lagi untuk menyempurnakan keterparahannya, kehancurannya itu. Problem yang paling eksistensial adalah ketika di level nasional partai ini tidak memperoleh angka yang cukup untuk parliamentary threshold. Itu adalah akhir dari 50 tahun PPP berada di parlemen nasional,” ujar NHS.
BACA JUGA: Gonjang-ganjing Jelang Muswil PPP Jateng, Pengamat Undip Ramalkan Kemunduran Partai
Menurutnya, kegagalan melampaui ambang batas parlemen sejatinya menjadi alarm keras bagi eksistensi PPP, terlebih angka parliamentary threshold tersebut tidaklah tinggi.
“Angka ambang batas itu sebenarnya tidak besar, tapi mereka tidak mampu memenuhinya. Dan itu menurut saya persoalan yang sangat serius,” tegasnya.
Kendati begitu, NHS menyebut PPP sesungguhnya masih memiliki potensi elektoral, utamanya dari basis-basis tradisional yang pernah menjadi kekuatan utama partai.
“Basis-basis tradisional PPP itu masih ada. Di Pekalongan misalnya, Madura terutama Sampang, dan di Jawa Tengah sendiri ada Jepara. Infrastruktur akarnya masih ada, tapi terpendam oleh kehadiran kompetitor baru dari segmen yang relatif sama,” jelas NHS.
Meski Partai Islam, NHS Sebut Langkah Politik PPP Berseberangan dengan Kepentingan Umat Muslim
Lebih jauh, NHS melontarkan kritik tajam terhadap arah politik PPP sebagai partai Islam. Menurutnya, secara konsisten langkah-langkah politik PPP justru berbanding terbalik dengan kepentingan politik umat Islam secara umum.
“Di saat bersamaan, langkahnya selalu berbanding terbalik dengan kepentingan umat Islam. Seperti mencalonkan presiden bukan berasal dari mereka yang lebih dekat dengan representasi Islam,” papar NHS.
Ia menilai, pola tersebut terlihat berulang sejak beberapa momentum politik besar, mulai dari Pilkada DKI Jakarta hingga Pilpres. Pada Pilkada DKI 2017 putaran pertama, PPP (kubu Romahurmuziy) mulanya bergabung dalam Poros Tengah untuk mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni.
Namun, kejutan besar terjadi pada putaran kedua, yang mana PPP secara resmi mengalihkan dukungannya kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Langkah ini memicu gejolak hebat di internal partai dan konstituennya, mengingat saat itu sedang terjadi gelombang aksi bela Islam yang sangat masif menolak kepemimpinan Ahok.
Tren dukungan terhadap figur nasionalis-sekuler itu terus berlanjut pada level nasional. Di Pilpres 2019, PPP memilih merapat ke Koalisi Indonesia Kerja untuk mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Meskipun ada sosok K.H. Ma’ruf Amin sebagai representasi ulama, posisi PPP di dalam koalisi besar yang didominasi partai nasionalis dianggap menjauhkan mereka dari pemilih Islam yang lebih memilih berada di barisan oposisi.
BACA JUGA: Dugaan Penggelapan Dana Saksi 2024, Eks Ketua DPW PPP Jateng Kena Lapor Polisi oleh Ketua DPC PPP Sukoharjo
Terakhir, pada Pilpres 2024, PPP kembali mengambil langkah yang berseberangan dengan tren pemilih Islam konservatif dengan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Sejak Pilkada 2017, kemudian Pilkada DKI, lalu Pilpres 2019 dan Pilpres 2024, mereka tidak menghimpit dengan kepentingan umat Islam secara umum, tetapi justru memilih mereka yang mengusung sekularisme,” tegasnya.
NHS menyebut, rangkaian keputusan politik tersebut menciptakan jarak antara elite partai dan basis konstituen Islam PPP. Padahal, menurutnya, PPP berdiri dengan memanfaatkan identitas dan nilai-nilai Islam sebagai asas perjuangan.
“Suka tidak suka ya harus, karena dia mengambil fasilitas dari ajaran Tuhan dalam asasnya. Harusnya mereka juga mengindahkan kepentingan dalam konteks semacam itu,” ujarnya.
Dalam konteks ini, NHS menilai arah dukungan PPP dalam berbagai kontestasi politik nasional justru menjauhkan partai dari pemilih Islam yang selama ini menjadi sandaran utamanya. Kondisi tersebut, kata dia, berkontribusi besar terhadap merosotnya suara PPP pada Pemilu 2024 lalu.
Kalah Segmentasi dari PKB dan PKS, PPP Kehilangan Basis Utamanya
Selain soal orientasi politik, NHS menilai kemunduran PPP juga dipicu oleh kekalahan dalam perebutan segmentasi pemilih Islam dibanding partai-partai sejenis, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Mantan Ketua Bawaslu RI itu menyebut kompetitor utama ialah PKB, yang kini lebih dominan menguasai ceruk pemilih Islam tradisional yang dahulu menjadi basis PPP. Ia menjelaskan, PKB memiliki segmentasi yang sangat jelas sebagai partai Islam tradisionalis.
“PKB itu jelas segmentasinya. Islam tradisionalis, perdesaan, sedikit perkotaan. Apa pun keadaannya, PKB punya segmen yang jelas dan mereka ambil dengan sangat baik,” terang NHS.
Sementara itu, PKS dinilai konsisten menggarap segmen Islam modernis dan puritan, terutama di wilayah perkotaan dan kampus. “PKS itu jelas Islam modernis yang puritan. Dia mengambil segmentasi kota dan kampus,” ujarnya.
Berbeda dengan kedua partai tersebut, PPP justru kehilangan basisnya sendiri. Segmen utama PPP, menurut NHS, telah PKB rebut sejak era Reformasi.
BACA JUGA: Songsong Pemilu 2029, PPP Kabupaten Semarang Berharap Partai Segera Konsolidasi Hingga Daerah
“Segmentasi tertentu PPP itu sudah PKB ambil. Basis Islam modernis yang dulu ada melalui Parmusi juga ditinggalkan. Tokoh-tokoh nasionalnya banyak yang hengkang,” katanya.
Dalam kesempatan itu, NHS mencontohkan gesekan historis antara basis PPP dan PKB di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti di Jepara dan Pekalongan.
“Kalau kita dengar cerita dan saya lakukan riset juga di Dongos, Jepara, itu terjadi gesekan antara massa PPP dan PKB. Di Pekalongan juga sama. Bahkan secara anekdotal disebut sebagai ‘West Bank’ karena konflik pendukungnya pada masa awal reformasi,” ungkap NHS.
Menurutnya, fakta bahwa PPP gagal melampaui parliamentary threshold menjadi bukti kekalahan partai tersebut dalam kompetisi segmentasi pemilih. Tanpa langkah revitalisasi yang drastis dan terarah, NHS meyakini sisa-sisa basis PPP akan terus menyusut.
“Buktinya apa? Sekarang memperoleh parliamentary threshold di level nasional saja kesulitan, dan faktanya memang gagal. Sisa-sisa ini, terus terang saja, akan makin sempurna runtuh kalau tidak ada langkah yang drastis, yang saya sebut sebagai revitalisasi partai Islam ini,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
