SEMARANG, beritajateng.tv – Meski masih memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai belum keluar dari ancaman kehancuran elektoral.
Bahkan, menurut pengamat politik, satu kali pemilu lagi justru dapat menjadi fase penyempurnaan dari kemerosotan panjang partai berlambang Ka’bah tersebut. Penilaian itu tersampaikan oleh pengamat politik Undip, Nur Hidayat Sardini (NHS), saat beritajateng.tv jumpai di Kampus FISIP Undip, Kamis, 5 Februari 2026.
Menanggapi pertanyaan apakah PPP masih berpeluang bertahan pada Pemilu 2029 meski kehilangan figur pemersatu internal, NHS menilai persoalan terbesar PPP justru berada pada level nasional.
“Saya kira perlu waktu satu kali pemilu lagi untuk menyempurnakan keterparahannya, kehancurannya itu. Problem yang paling eksistensial adalah ketika di level nasional partai ini tidak memperoleh angka yang cukup untuk parliamentary threshold. Itu adalah akhir dari 50 tahun PPP berada di parlemen nasional,” ujar NHS.
BACA JUGA: Gonjang-ganjing Jelang Muswil PPP Jateng, Pengamat Undip Ramalkan Kemunduran Partai
Menurutnya, kegagalan melampaui ambang batas parlemen sejatinya menjadi alarm keras bagi eksistensi PPP, terlebih angka parliamentary threshold tersebut tidaklah tinggi.
“Angka ambang batas itu sebenarnya tidak besar, tapi mereka tidak mampu memenuhinya. Dan itu menurut saya persoalan yang sangat serius,” tegasnya.
Kendati begitu, NHS menyebut PPP sesungguhnya masih memiliki potensi elektoral, utamanya dari basis-basis tradisional yang pernah menjadi kekuatan utama partai.
“Basis-basis tradisional PPP itu masih ada. Di Pekalongan misalnya, Madura terutama Sampang, dan di Jawa Tengah sendiri ada Jepara. Infrastruktur akarnya masih ada, tapi terpendam oleh kehadiran kompetitor baru dari segmen yang relatif sama,” jelas NHS.
Meski Partai Islam, NHS Sebut Langkah Politik PPP Berseberangan dengan Kepentingan Umat Muslim
Lebih jauh, NHS melontarkan kritik tajam terhadap arah politik PPP sebagai partai Islam. Menurutnya, secara konsisten langkah-langkah politik PPP justru berbanding terbalik dengan kepentingan politik umat Islam secara umum.
