SEMARANG, beritajateng.tv – Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, menolak poposal perdamaian Prabowo, Menteri Pertahanan Indonesia.
Usulan poposal perdamaian Prabowo tersebut bertujuan untuk menyudahi perang antara Kyiv dan Moskow.
“(Proposal perdamaian Prabowo) kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak butuh mediator ini (Prabowo) datang kepada kami (membawa) rencana aneh ini,” ujar Rezkinov, Minggu (4/6/2023).
Dalam pertemuan pada hari Sabtu (3/6), Prabowo mengusulkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina. Salah satu poin dalam proposal perdamaian Prabowo mencakup gencatan senjata dan pendirian zona demiliterisasi yang mundur 15 km dari posisi maju kedua belah pihak.
Prabowo menyatakan bahwa zona demilitarisasi tersebut harus dalam pantauan pasukan penjaga perdamaian yang PBB kerahkan. Ia juga menambahkan bahwa harus ada pengadaan referendum PBB untuk memastikan keinginan mayoritas penduduk di wilayah sengketa secara objektif.
BACA JUGA: Ramai Sindiran Warganet Terhadap Prabowo, Apakah Punya Ibu Negara Jadi Syarat Calon Presiden?
Proposal perdamaian Prabowo mendesak adanya gencatan senjata
Prabowo mengusulkan, agar dialog Shangri-La menemukan deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian.
Saat itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, menolak secara halus rencana Prabowo dan menekankan bahwa Kyiv tetap akan meminta Rusia menarik pasukannya dari wilayah Ukraina.
Nikolenko menyatakan bahwa apa yang Rusia lakukan adalah agresi pendudukan di wilayah Ukraina. Oleh karena itu, proposal apa pun mengenai gencatan senjata dapat memungkinkan Rusia memperkuat dirinya.
Ia menekankan bahwa tak ada wilayah yang menjadi sengketa antara Ukraina dan Rusia guna mengadakan referendum di daerah tersebut.
Proposal perdamaian Prabowo adalah tidnak lanjut dari kunjungan Jokowi ke Moskow, Rusia dan Kyiv, Ukraina pada tahun 2022 lalu. Saat itu, Jokowi menawarkan Indonesia untuk menjadi mediator perdamaian antara kedua belah pihak dan membantu memulai kembali pembicaraan damai.
Dalam Dialog Shangri-La, Josep Borrell Fontelles, perwakilan tinggi dan wakil presiden Komisi Uni-Eropa, mencatat bahwa jika dukungan militer untuk Ukraina berhenti, maka perang akan segera berakhir. Namun, hal tersebut dapat mengancam kedaulatan Ukraina dan jatuh ke tangan agresi dari luar.
Fontelles menegaskan, pihaknya tidak dapat berhenti mendukung Ukraina secara militer karena kami tidak menginginkan perdamaian yang merupakan bentuk penyerahan diri. Kedamaian hanya berlaku bagi yang lebih kuat.
Presiden Ukraina, Volodymr Zelenskiy, telah mengusulkan rencana perdamaian dengan 10 poin yang meminta Rusia untuk menarik semua pasukannya dari Ukraina.
Alih-alih menerima proposal perdamaian Prabowo, Nikolenko mendesak Indonesia untuk mendukung rencana perdamaian Zelenskiy tersebut. (*)
