SEMARANG, beritajateng.tv – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menanggapi pidato Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti sejumlah peristiwa sejarah nasional, khususnya tragedi Madiun atau Pemberontakan PKI pada 1948.
Prabowo menyebutkan tragedi itu bukan ulah kelompok PKI dan DI/TII, melainkan ulah Belanda.
Di sisi lain, Kementerian Kebudayaan tengah menggarap penulisan ulang sejarah Indonesia yang targetnya rampung pada Agustus 2025 mendatang.
Akankah Peristiwa Madiun 1948 itu akan masuk dalam penulisan ulang sejarah Indonesia pascapidato Prabowo Subianto?
Saat beritajateng.tv jumpai usai meninjau Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara di Museum Ranggawarsita, Kota Semarang, Jumat 9 Mei 2025, Fadli menyebut Partai Komunis Indonesia (PKI) memang melakukan pemberontakan di Madiun pada 1948 silam.
BACA JUGA: Peringati Seabad Pramoedya Ananta Toer di Blora, Menteri Kebudayaan Fadli Zon: Karyanya Mendunia
Dalam kesempatan itu, Fadli menyebut Peristiwa Madiun 1948 dalangnya ialah PKI yang menimbulkan korban dari berbagai kalangan.
“Kita tahu bahwa PKI itu memang memberontak tahun 1948 dan itu yang banyak korban justru tokoh-tokoh kiai dari NU, Gontor, dan juga kepala institusi pemerintah, kepala pengadilan, kepala sekolah. Jadi itu kan fakta,” ucap Fadli.
Lulusan Sastra Rusia Universitas Indonesia (UI) itu menyebut Peristiwa Madiun 1948 tak akan diubah dalam penulisan ulang sejarah Indonesia yang pihaknya garap. Termasuk peristiwa pemberontakan tahun 1965 silam.
“Memang PKI memberontak 48, 65, itu fakta sejarah, itu tidak kita ubah,” tegas Fadli.
Fadli tegaskan penulisan ulang bukan berarti merevisi atau mengubah sejarah Indonesia
Lebih lanjut, Fadli menegaskan penulisan ulang sejarah Indonesia itu tidak mengubah apa yang sudah ada sebelumnya. Melainkan, kata dia, memperbarui peristiwa sejarah yang belum tercatat.
“Jadi bukan mengubah, kita update sejarah kita karena kita sudah lama belum menerbitkan sejarah kita. Ini kebetulan tahun ini 80 tahun Indonesia merdeka, kita terbitkan buku sejarah 80 Tahun Indonesia Merdeka. Ada revisi penambahan dan temuan baru akan kita masukan,” ujar Fadli.
Pihaknya menjelaskan, pembaruan itu berangkat dari buku sejarah Indonesia yang sebelumnya sudah terbit. Fadli mengungkap, penulisan ulang sejarah Indonesia itu melibatkan 100 sejarawan.
