“Tunjangan kinerja salah satunya dilihat dari pembelian produk dalam negeri. Itu akan kita hubungkan, saya sudah perintah ke MenPAN-RB, untuk yang namanya tukin akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian/lembaga, kabupaten/kota, provinsi,” ungkapnya.
Adapun untuk sanksinya, Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) untuk merumuskannya. Dengan adanya sistem insentif dan sanksi, Presiden berharap Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) bisa lebih optimal.
Terkait hal tersebut, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menegaskan akan mengawal perintah Presiden Jokowi dalam hal peningkatan produk dalam negeri.
Untuk itu selain mendorong pengoptimalan penggunaan E-Katalog, dirinya juga menyebutkan bahwa LKPP tengah menyiapkan sejumlah upaya lain untuk mendongkrak peningkatan produk dalam negeri.
“Upaya yang sedang kita lakukan diantaranya penguatan regulasi, digitalisasi, profesionalisme SDM pengadaan barang jasa, serta monitoring evaluasi. Hari ini kami fokus pada 4 upaya tersebut dengan berpedoman pada arahan Bapak Presiden terkait pengadaan barang jasa,” tegas pria yang akrab disapa Hendi tersebut. (*)
Editor: Elly Amaliyah
