Selain dari sisi calon legislatif, lanjut Rofiuddin, keterwakilan perempuan dalam penyelenggara Pemilu juga menjadi fokus Bawaslu. Sehingga, persentase perempuan pun jadi pertimbangan dalam pendaftaran pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu 2024 mendatang.
“Kami berharap perempuan yang luar biasa ikut mendaftar dan kami nanti ada kebijakan tertentu yang memang akan memperhatikan para pengawas Pemilu dari unsur perempuan. Prinsip dasarnya, laki-laki dan perempuan ini punya kesempatan sama, tapi tentu dari perempuan akan diperhatikan agar mereka juga bisa menjadi pengawas TPS,” jelasnya.
Bawaslu Jateng ungkap anggaran rekrutmen pengawas TPS, sentuh ratusan miliar
Lebih lanjut, Rofiuddin mengaku anggaran perekrutan pengawas Tempat Pemungutan Suara telah siap sepenuhnya. Berdasarkan perhitungan, pihaknya menuturkan kurang lebih membutuhkan anggaran sebesar Rp117 miliar hanya untuk honor pokok saja.
“Dari sisi anggaran kita sudah siap semua. Kalau dari sisi anggaran untuk honor pengawas TPS tinggal 117 ribu-an kali Rp1 juta, jadi ada sekitar Rp117 miliar untuk honor pengawas TPS. Itu belum makan, belum pembekalan,” paparnya.
Ia mengaku, anggaran untuk rekrutmen pengawas TPS di Jawa Tengah sangatlah besar. Terlebih, jumlah TPS yang akan melayani 28 juta lebih pemilih akan jauh lebih banyak ketimbang provinsi lainnya.
“Kebutuhannya memang besar di Jateng, karena jumlah TPS besar. Tetapi jumlah anggaran jauh lebih besar KPU, karena dia satu TPS harus merekrut 7 anggota,” tandas Rofiuddin. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
