“Kalau setiap produsen kena EPR, dana yang terkumpul bisa lumayan banyak. Mungkin ratusan miliar, bahkan sampai triliunan rupiah. Dana ini akan di kelola oleh satu badan atau entitas yang namanya PRO, kemudian mereka salurkan ke fasilitas-fasilitas daur ulang,” jelasnya.
Salah satu sasaran penggunaan dana tersebut adalah fasilitas pengolahan sampah, termasuk tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R).
Diaz menyebut dana EPR berpeluang membantu mengaktifkan kembali TPS 3R yang tidak lagi beroperasi.
Menurutnya, fasilitas pengolahan sampah yang tidak aktif masih menjadi persoalan di berbagai daerah.
“Kalau ada TPS 3R yang perlu reaktivasi, nantinya bisa menggunakan dana dari PRO. Di seluruh Indonesia, jumlah TPS 3R yang tidak aktif mungkin cukup banyak, sekitar sepertiganya,” ungkap Diaz.
Pemerintah berharap dukungan pembiayaan tersebut membuat fasilitas pengolahan sampah di tingkat masyarakat kembali berfungsi. Dengan semakin banyak sampah yang masyarakat pilah dan olah sebelum membuangnya, volume sampah yang masuk ke TPA dapat lebih minim.
Pengurangan timbunan sampah di TPA juga menurutnya penting untuk menekan risiko kebakaran. Sebab, semakin besar tumpukan sampah, semakin berat pula tantangan pengelolaan dan pengendalian lingkungan di lokasi tersebut.
Produk Impor Juga Masuk Skema EPR
Menurutnya, Diaz juga menyebut kewajiban EPR akan mempertimbangkan asal produk. Pemerintah masih mengkaji perbedaan besaran iuran bagi produk dalam negeri dan produk impor.
Produk impor berpeluang kena iuran lebih tinggi karena tidak menggunakan tenaga kerja Indonesia dalam proses produksinya. Namun, pemerintah masih menghitung aspek teknis untuk menentukan skema pungutan tersebut.
“Beda-beda, iurannya. Untuk produk dalam negeri dan luar negeri kalau dia impor, nanti ada hitung-hitungan teknis lagi. Kemungkinan iurannya akan lebih tinggi untuk produk impor karena tidak mempekerjakan tenaga kerja di Indonesia,” katanya.
Diaz menegaskan, cakupan kebijakan ini akan menyasar berbagai produk dengan kemasan. Besaran iuran tetap mempertimbangkan karakteristik dan tingkat keramahan kemasan terhadap lingkungan.
