SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan aturan baru yang mewajibkan produsen kemasan ikut membiayai pengelolaan sampah.
Besaran iuran akan menyesuaikan dengan tingkat keramahan kemasan terhadap lingkungan. Semakin sulit kemasan didaur ulang, semakin besar biaya yang harus dibayar produsen.
Kebijakan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) siapkan melalui regulasi baru tentang Extended Producer Responsibility (EPR). Aturan ini akan menggantikan Peraturan Menteri LHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menekan jumlah sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).
BACA JUGA: Wali Kota Agustina Dampingi Wamen LH Tinjau TPA Jatibarang Semarang Buntut Maraknya Kebakaran TPA
Menurutnya, produsen tidak cukup hanya menjual produk dan kemasannya. Mereka juga harus ikut bertanggung jawab terhadap dampak sampah yang menumpuk setelah produk itu terpakai.
“Nanti semua produsen minuman kemasan dan produk-produk dengan kemasan plastik akan membayar iuran. Besarannya tergantung apakah kemasannya ramah lingkungan atau tidak. Semakin tidak ramah lingkungan, iurannya semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ramah lingkungan, iurannya semakin rendah,” kata Diaz.
Skema tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk mendorong industri beralih menggunakan kemasan yang lebih mudah di daur ulang dan memiliki dampak lingkungan lebih kecil.
Dana Iuran Bisa Capai Ratusan Miliar hingga Triliunan Rupiah
Diaz menjelaskan, dana yang terkumpul dari kewajiban EPR berpotensi mencapai jumlah besar. Pemerintah masih menghitung besaran pungutan yang akan KLH kenakan kepada setiap produsen.
Dana tersebut nantinya tidak langsung dikelola masing-masing perusahaan. Pemerintah menyiapkan sebuah badan atau entitas bernama Producer Responsibility Organization (PRO) untuk mengelola dan menyalurkan dana kepada fasilitas pengolahan sampah.
“Kalau setiap produsen kena EPR, dana yang terkumpul bisa lumayan banyak. Mungkin ratusan miliar, bahkan sampai triliunan rupiah. Dana ini akan di kelola oleh satu badan atau entitas yang namanya PRO, kemudian mereka salurkan ke fasilitas-fasilitas daur ulang,” jelasnya.
Salah satu sasaran penggunaan dana tersebut adalah fasilitas pengolahan sampah, termasuk tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R).
Diaz menyebut dana EPR berpeluang membantu mengaktifkan kembali TPS 3R yang tidak lagi beroperasi.
Menurutnya, fasilitas pengolahan sampah yang tidak aktif masih menjadi persoalan di berbagai daerah.
“Kalau ada TPS 3R yang perlu reaktivasi, nantinya bisa menggunakan dana dari PRO. Di seluruh Indonesia, jumlah TPS 3R yang tidak aktif mungkin cukup banyak, sekitar sepertiganya,” ungkap Diaz.
Pemerintah berharap dukungan pembiayaan tersebut membuat fasilitas pengolahan sampah di tingkat masyarakat kembali berfungsi. Dengan semakin banyak sampah yang masyarakat pilah dan olah sebelum membuangnya, volume sampah yang masuk ke TPA dapat lebih minim.
Pengurangan timbunan sampah di TPA juga menurutnya penting untuk menekan risiko kebakaran. Sebab, semakin besar tumpukan sampah, semakin berat pula tantangan pengelolaan dan pengendalian lingkungan di lokasi tersebut.
Produk Impor Juga Masuk Skema EPR
Menurutnya, Diaz juga menyebut kewajiban EPR akan mempertimbangkan asal produk. Pemerintah masih mengkaji perbedaan besaran iuran bagi produk dalam negeri dan produk impor.
Produk impor berpeluang kena iuran lebih tinggi karena tidak menggunakan tenaga kerja Indonesia dalam proses produksinya. Namun, pemerintah masih menghitung aspek teknis untuk menentukan skema pungutan tersebut.
“Beda-beda, iurannya. Untuk produk dalam negeri dan luar negeri kalau dia impor, nanti ada hitung-hitungan teknis lagi. Kemungkinan iurannya akan lebih tinggi untuk produk impor karena tidak mempekerjakan tenaga kerja di Indonesia,” katanya.
Diaz menegaskan, cakupan kebijakan ini akan menyasar berbagai produk dengan kemasan. Besaran iuran tetap mempertimbangkan karakteristik dan tingkat keramahan kemasan terhadap lingkungan.
Kementerian Lingkungan Hidup saat ini masih membahas penyusunan regulasi tersebut. Diaz berharap aturan baru mengenai EPR dapat rampung pada November 2026 atau paling lambat Desember 2026.
Jika regulasi ini berjalan, tanggung jawab pengurangan sampah tidak hanya berada di tangan pemerintah dan masyarakat. Industri juga akan memiliki kewajiban pembiayaan untuk mendukung pengelolaan kemasan setelah digunakan.
Pemerintah berharap skema tersebut dapat memperkuat fasilitas daur ulang, menghidupkan kembali TPS 3R, serta mengurangi sampah yang selama ini menumpuk di TPA. (*)
