Dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, pemerintah tidak mungkin hanya mengandalkan mekanisme manual untuk menampung dan merespons seluruh aspirasi masyarakat.
“Kalau satu orang punya satu aspirasi saja, sudah jutaan gagasan yang harus di tampung. Kalau satu orang punya tiga pemikiran, jumlahnya bisa mencapai hampir lima juta ide. Pemerintah harus punya saluran yang cepat,” katanya.
Menurut Prof Teguh, aspirasi masyarakat tidak seharusnya selalu menunggu laporan berjenjang dari RT, kelurahan, kecamatan hingga OPD. Pemerintah perlu membangun sistem yang mampu merespons laporan warga secara langsung dan cepat.
“Sekarang masyarakat bisa mengunggah kondisi rob atau banjir lewat media sosial, bisa tag pemerintah, lalu harus ada sistem yang langsung merespons. Birokrasi di tuntut lebih cepat, digital dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pola administrasi yang masih terlalu bergantung pada dokumen fisik. Menurutnya, layanan publik yang tidak membutuhkan verifikasi tatap muka semestinya dapat dsederhanakan melalui sistem digital.
“Kalau bisa hanya melalui telepon genggam, kenapa masyarakat harus selalu datang dan bertemu? Kecuali memang menyangkut verifikasi atau kepastian hukum,” katanya.
Prof Teguh menilai keberadaan website, aplikasi maupun kanal pengaduan saja belum cukup jika tidak terintegrasi dan mudah digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Dunia sekarang ada di tangan melalui HP. Mungkin pemerintah sudah punya aplikasi, tetapi apakah cukup cepat dan mudah digunakan? Ini yang harus terus dievaluasi,” tambahnya.
Rob dan Banjir Jadi Ujian Kepemimpinan
Selain digitalisasi pelayanan, Prof Teguh menyoroti persoalan rob dan banjir yang masih menjadi ujian penting bagi Pemerintah Kota Semarang.
Menjelang perubahan musim, ia meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi agar persoalan banjir dan rob tidak kembali menjadi siklus tahunan tanpa penyelesaian yang jelas.
“Rob dan banjir ini seperti mata pelajaran yang pasti keluar bagi seorang wali kota. Saya berharap bisa segera di antisipasi, terutama oleh sektor-sektor yang menangani infrastruktur,” ujarnya.
