Sopir truk sebut kebijakan terkait kendaraan ODOL tidak realistis
Kebijakan terkait kendaraan ODOL, masih kata Karimun, merupakan kebijakan yang tidak populis. Selain itu, juga sangat tidak realistis bagi kalangan sopir truk angkutan barang.
Justru ia bertanya-tanya, apabila karena ODOL sopir terkena pidana, apakah polisi kurang kerjaan? Sebab untuk gelar perkara dan pemberkasan juga butuh waktu.
“Inilah alasannya, mengapa kebijakan ODOL ini kami anggap sebagai sebuah kebijakan yang tidak rasional atau kebijakan yang tidak realistis,” tegasnya.
Karimun juga menjelaskan, Undang-Undang mestinya bisa menjembatani agar para pengusaha tidak bangkrut. Tentu juga supaya sopir truk tetap bisa bekerja untuk menghidupi keluarga.
BACA JUGA: Sopir Truk Demo Desak Aturan ODOL Direvisi
Maka para sopir mendesak adanya revisi Undang-Undang Angkutan Jalan, perlindungan hukum terhadap pelaku angkutan logistik, dan menolak premanisme serta pungli di jalan.
Termasuk perlakuan hukum yang sama terhadap pelaku usaha angkutan logistik. “Semoga para pembuat kebijakan mendengar suara kami (para sopir),” tegasnya.
Sementara itu, atas aksi blokade ini jajaran Satlantas Polres Salatiga dan Dinas Perhubungan Kota Salatiga harus mengantisipasi lumpuhnya arus lalu lintas.
Kendaraan yang akan melintas di kawasan simpang Tingkir dan simpang JLS teralihkan ke sejumlah jalur alternatif. Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi itu pun berakhir pada pukul 16.00 WIB. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
