BLORA, 23/2 (BeritaJateng.tv) – Mewakili Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM., pada Rabu (23/2/2022), mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022 secara virtual dari Ruang Rapat di kantor nya.
Tema yang diusung dalam Rakornas tahun 2022 yang dipimpin Presiden ini adalah “Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi dalam mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana”.
Dalam acara tersebut Wakil Bupati didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Blora Slamet Widodo, S.Sos, M.Si beserta dengan jajarannya.
Pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo meminta kepada segenap pihak agar penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan secara sistematik.
Mengingat, sebagai negara yang dilingkari oleh ring of fire (cincin api), dengan wilayah yang sangat luas, bencana merupakan keseharian kita. Indonesia termasuk 35 negara yang paling rawan risiko bencana di dunia.
“Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, secara sistematik, dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, penuh tanggung jawab,” jelas Presiden.
“Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten. Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana,” tambahnya
Presiden mengungkapkan bahwa sebagai salah satu pilar utama penanganan bencana, BNPB harus selalu berbenah diri. Presiden kemudian memberikan beberapa poin arahan kepada BNPB dan jajarannya.
Disampaikannya, BNPB harus terus berbenah dengan budaya kerja yang berkualitas.
“Pertama, budaya kerja BNPB harus siaga, antisipatif, responsif dan adaptif,” ungkap Presiden
Kedua, upaya penanggulangan bencana harus berorientasi pada pencegahan. Berbagai bencana seperti halnya gempa dan erupsi gunung api memang tidak dapat dicegah.
Meski demikian terdapat beberapa kejadian bencana yang dapat dicegah, seperti banjir dan tanah longsor.
“Orientasi pada pencegahan harus diutamakan” terang Presiden.
Ketiga, infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan, dan dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.
