SEMARANG, beritajateng.tv – Kemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo-Gibran mengundang banyak pertanyaan, utamanya posisi yang akan PDI Perjuangan pilih.
Sebelumnya, Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebut bahwa partai banteng itu akan menjadi oposisi pemerintah dalam periode 2024-2029.
Namun, pernyataan Hasto tersebut tak membuat partai yang Megawati Soekarnoputri ketuai itu lantas menjadi oposisi.
Pengamat politik Universitas Diponegoro, Wahid Abdulrahman, mengungkap bahwa perubahan pasca Pilpres ini masih sangat mungkin terjadi.
Terlebih, dalam kaca matanya, baik Prabowo maupun Presiden RI Joko Widodo tampak ingin merangkul PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahan.
“Yang paling pengin merangkul PDIP kan justru satu, Pak Jokowi sendiri. Kedua, Pak Prabowo, karena di samping ada sejarah, latar belakang, dan hubungan yang cukup dalam antara Prabowo, Jokowi, dan PDIP, kita harus melihat kalau PDIP dipastikan jadi partai pemenang,” ujar Wahid, Minggu, 18 Februari 2024.
Kehadiran PDI Perjuangan yang lagi-lagi menjadi partai pemenang, tutur Wahid, membuat Megawati dan jajarannya memiliki posisi strategis. Pihaknya meyakini, strategisnya posisi PDI Perjuangan tentu membuat Jokowi maupun Prabowo ingin mereka bergabung dengan pemerintahan.
Menjadi oposisi atau gabung dalam pemerintahan, lanjutnya, PDI Perjuangan tetap kuat sebagai parpol.
“Kita harus ingat kalau PDIP itu punya pengalaman luar biasa, konsisten selama 10 tahun jadi partai oposisi di luar pemerintahan. PDIP mampu perkuat kelembagaan parpolnya, ini yang nampaknya bagi mereka, di luar atau di dalam, tidak jadi masalah,” ungkap Wahid.
Justru, pihaknya menyebut yang memiliki kepentingan ialah Jokowi dan Prabowo, lantaran begitu ingin menarik PDI Perjuangan bergabung kembali ke dalam pemerintahan
“Masalahnya juga Jokowi dan Gibran masih pegang KTA PDIP, artinya kemungkinan potensi itu masih sangat mungkin. Meskipun Bu Mega itu tokoh yang sangat memegang prinsip kuat, ini nanti dalam beberapa bulan kita melihat, makanya upaya Prabowo dan Jokowi mendekati Mega sangat kencang,“ terangnya.
BACA JUGA: Ganjar Babak Belur di Kandang Sendiri, Pengamat Ungkap Banyak Faktor Kekalahan 03 di Jateng
Keinginan kuat Jokowi dan Prabowo mampu ubah arah pernyataan PDI Perjuangan yang kukuh jadi oposisi?
Dosen prodi Ilmu Pemerintahan Undip itu tak menampik pentingnya kehadiran partai besar dan kuat untuk berada di luar dan mengawasi kinerja pemerintahan. Meskipun pilihan itu bukan hal yang mudah bagi parpol, tak terkecuali PDI Perjuangan
“Ada PKS dan bahkan PDIP juga pernah mengalam itu [memilih oposisi], tapi ini menguntungkan, karena ada lembaga, ada parpol yang memang punya posisi dan peran pengawas. Check and ballancing itu menjadi clear dan berjalan,” tegasnya.
Sehingga, partai pengusung maupun pendukung di luar paslon 02 akan mempertimbangkan untuk menjadi oposisi atau tidak.
“Semangatnya Pak Prabowo untuk merangkul semua sudah terlihat, meskipun nanti akan ada yang ditinggalkan, tetapi itu karakter politik Indonesia. Tidak mengenal oposisi biner, artinya hitam-putih, mana pemerintah dan oposisi itu terlihat jelas,” jelasnya.
Ia pun memaparkan hal-hal yang memungkinkan PDI Perjuangan bisa saja merubah pernyataannya dan bergabung ke pemerintahan. Salah satunya, psikologis Megawati hingga pertimbangan manfaat jika partai itu bergabung ke pemerintahan.
“Jadi ada historis, kedalaman hubungan, psikologis Bu Mega saat ini yang mungkin memang belum terbuka, namun kita tidak tahu ke depan akan bagaimana. Serta pertimbangan manfaat dan mudaratnya ketika PDIP berada di dalam atau di luar pemerintahan,” tandasnya.
Kans PDIP jadi oposisi
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat suara perihal kans partai berlambang banteng dan moncong putih itu menjadi oposisi pemerintah dalam periode 2024-2029.
Hingga saat ini, pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terpantau unggul dalam perhitungan cepat (quick count) hingga Sabtu, 17 Februari 2024 pukul 19.30.
“Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun.,” kata Hasto dalam sebuah wawancara di Gedung High End, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Januari 2024 lalu.
Kendati demikian, walau berada di luar pemerintahan, Hasto memastikan PDI Perjuangan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan.
“Itu kami dukung. Tapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya,” ujar Hasto.
Namun demikian, ia mengatakan kalau saat ini PDI Perjuangan belum menentukan sikap. Sebab, PDI Perjuangan masih mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU.
“Yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih,” kata Hasto. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
