Pengamat soal Ramainya "Jateng Tak Punya Gubernur" di Medsos

Problem Framing Ahmad Luthfi

Menurut NHS, problem framing membuat capaian positif tidak sampai ke publik jika tidak mengkomunikasikannya secara konsisten.

“Yang bagus-bagus juga perlu sampaikan. Masalahnya adalah meninggikan frekuensi terhadap publik itu. Kemudian secara intensif menempatkan pada isu-isu tertentu yang baik untuk disampaikan kepada publik itu harus dilakukan,” ujarnya.

Ia menyarankan Luthfi-Yasin lebih aktif berbicara langsung kepada publik, tidak hanya mengandalkan humas atau dinas komunikasi.

“Pak Gubernur bolehlah melakukan cafe morning sebulan sekali atau dua minggu sekali. Tidak harus seperti KDM yang anytime, anywhere memproduksi informasi. Tapi melakukan apa, itu harus laporkan kepada publik,” katanya.

NHS turut mengingatkan agar fungsi humas tidak sebatas administratif. Ia menilai persoalan komunikasi yang tidak terkelola dengan memadai membuat publik hanya mengetahui apa yang beredar di media sosial.

“Humas kita juga harus kreatif. Jangan humas cuma gunting kliping saja. Bahkan kalau informasi disampaikan oleh orang pertama, oleh orang nomor satu, seperti Pak Luthfi secara pribadi bersama Gus Yasin, saya kira bobot apresiasi publik itu akan berbeda. Publik kan tahunya apa yang diinformasikan. Apalagi sekarang tren sosial media tidak terlepas dari soal-soal semacam itu,” tambahnya.

Sorotan Pajak dan Sentimen Negatif Terhadap Ahmad Luthfi Perlu Koreksi Lewat Dialog Terbuka

NHS menilai framing negatif terhadap Ahmad Luthfi kembali menguat dalam isu kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akibat kebijakan opsen.

“Ada sorotan terhadap Pak Gubernur beberapa waktu terakhir ini terkait soal pajak. Ini yang kemudian memantik sentimen negatif yang cukup dan harus menjadi koreksi buat beliau,” ujarnya.

“Pemimpin memang enggak ada yang sempurna. Kadang-kadang salah ucap. Saya rasa harus perbaiki itu. Komunikasi kepada publik juga perlu tata ulang,” imbuh NHS.