“Mereka [Pemprov] berdalih ini bagiannya kota, ini bagiannya provinsi dan sebagainya. Tapi masyarakat kan berpikiran enggak begitu. Hasil akhir angka yang dibayar itu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lah itu yang salah,” ujarnya.
Tak cuma itu, Ngargono pun turut menilai kenaikan sekitar 16 persen tersebut sangat memberatkan warga. “Sangat memberatkan, sangat memberatkan,” kata dia.
Tak Cuma Kritik Opsen PKB, BPSK Kota Semarang Singgung Administrasi Samsat yang Sulitkan Wajib Pajak
Selain mengkritik kebijakan opsen, Ngargono juga menyoroti pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dinilainya belum memuaskan.
Menurutnya, pemerintah kerap menyebut ada potensi 15 hingga 20 persen kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Namun, ia menilai persoalannya bukan semata pada kepatuhan warga.
“Mereka selalu bilang ada potensi 20 persen kendaraan bermotor yang tidak bayar pajak. Tapi mereka lupa, dalam memberikan pelayanan itu masih jauh dari harapan kepuasan masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan syarat pembayaran pajak yang mewajibkan membawa KTP sesuai nama di STNK.
BACA JUGA: Keluhkan Kenaikan Pajak Kendaraan, Warga Jateng Enggan Bayar Gara-gara Opsen: Tunggu Pemutihan
“Orang sudah sadar mau membayar pajak walaupun itu bukan atas namanya, mereka sudah mau setor uang ke pemerintah. Ya jangan susah-susahkan,” terang dia.
Ngargono bahkan menyinggung praktik pungli dalam pembayaran pajak. Ia menegaskan, apabila pemerintah ingin mencapai target pendapatan, maka harus permudah pelayanan tanpa melanggar koridor hukum.
“Yang menyakitkan karena ternyata yang enggak bawa KTP pun bisa dilayani dengan memberikan sogokan tertentu. Ini yang menurut saya enggak patut. Untuk mencapai target itu permudah pelayanan, permudah persyaratan, yang penting tetap pada koridor legal, bukan curian, bukan bermasalah,” ujarnya.
BPSK Sebut Ada Kepanikan Pemprov Imbas Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah atau TKD
Ngargono juga menyoroti logika kenaikan pajak di tengah nilai kendaraan yang setiap tahun mengalami depresiasi. Ia menduga alasan pengambilan kebijakan ini lantaran kondisi fiskal daerah yang tertekan.
