“Soal kebijakan atau langkah-langkah di tingkat operasional, nah itu tentu saja sesuai prosedur dan pertimbangan yang sudah ada pembahasannya sebelumnya,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ariefin menegaskan pemerintah tidak bermaksud membatasi ruang pers, melainkan memperkuat ekosistem media yang sehat.
BACA JUGA: Marak Demo Ricuh, Bupati Semarang Ngesti Nugraha Ajak Warga Tangkis Berita Tak Benar
“Kami sadar betul bahwa membentuk ekosistem media yang bersih dan jujur melibatkan banyak stakeholder. Karena itu, Kemenko Polhukam merangkul semua pihak agar bersama-sama mewujudkan media nasional yang sehat,” jelasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa forum tersebut bertujuan untuk membungkam media.
“Justru sebaliknya, pengadaan forum ini agar lebih terbuka. Output-nya berupa rekomendasi kebijakan bagi semua pemangku kepentingan untuk membentuk ekosistem media nasional yang sehat dengan nilai-nilai BEJO’S,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
