SEMARANG, beritajateng.tv – Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah merespons narasi ‘Jateng Tak Punya Gubernur’ yang meluas di media sosial.
Narasi tersebut kerap muncul saat bencana melanda Jawa Tengah, mulanya saat banjir rob merendam Sayung, Demak pada Mei 2025 lalu. Perihal penanganan banjir rob Sayung, Luthfi menyebut hal itu merupakan wewenang BBWS alias nasional.
Tak berselang lama, warganet dibuat geram dengan pernyataan tersebut sehingga muncul narasi ‘Jateng Tak Punya Gubernur’.
Di awal tahun 2026, narasi tersebut kembali muncul saat banjir merendam Pekalongan, Batang, dan jalur Pantura yang di lewati rel kereta api. Terlebih, saat itu, Ahmad Luthfi tengah menunaikan ibadah umrah.
BACA JUGA: Update Banjir Grobogan: 9 Ribu Rumah dan Seribu Lebih Lahan Pertanian Terendam
Selain narasi ‘Jateng Tak Punya Gubernur’, Luthfi juga kerap disandingkan dengan sosok Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM.
Dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Gus Yasin, Ketua TPPD Zulkifli Gayo membalas narasi tersebut dengan data.
Menurut Zulkifli, ukuran kepemimpinan tidak bisa ternilai dari persepsi di media sosial, melainkan dari indikator pembangunan yang terukur.
“Apakah Jawa Tengah punya gubernur atau tidak? Jawabannya ada di sini. Data ini saja,” ujar Zulkifli dalam Forum Group Discussion (FGD) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin, 23 Februari 2026 sore.
Ia menyebut terdapat delapan alat ukur untuk menilai kepemimpinan Luthfi-Yasin. Indikator pertama adalah tingkat kemiskinan. Zulkifli menuturkan, target baseline berada di kisaran 9,66 hingga 9,00 persen. Saat ini, kata dia, posisi Jawa Tengah berada di angka 9,39 persen.
Indikator berikutnya adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Target yang ditetapkan sebesar 91,5, sedangkan capaian Jawa Tengah berada di angka 94,06.
“Indeks Reformasi Birokrasi angkanya seharusnya 91,5. Kita sudah 94,06, tercapai. Itu belum rilis 2025 ya, baru rilis 2024,” katanya.
