BLORA, beritajateng.tv – Puluhan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Blora mengantre di Mall Pelayanan Publik (MPP) Blora untuk mengaktifkan kembali kepesertaan mereka yang berstatus nonaktif.
Keresahan muncul karena mereka khawatir tidak mendapat pelayanan jika sewaktu-waktu membutuhkan perawatan di rumah sakit.
Salah satu peserta, Lina, janda anak satu asal Cepu, Blora, bahkan menyempatkan pulang dari Surabaya, Jawa Timur, tempat ia bekerja, untuk mengurus status kepesertaan BPJS PBI miliknya.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Ungkap 46 Persen Peserta Mandiri Berstatus Nonaktif
Lina mengaku kartu BPJS PBI miliknya telah lama dinonaktifkan. Ia datang ke MPP Blora bersama anaknya dan rela mengantre bersama ratusan peserta lain demi memastikan jaminan kesehatannya aktif kembali.
“Saya takut kalau terjadi apa-apa dengan saya atau anak saya, nanti rumah sakit menolak karena BPJS nonaktif,” ujar Lina, Senin, 23 Februari 2026.
Karena khawatir tak segera mendapatkan kepastian, Lina akhirnya memilih mengubah status kepesertaan dari PBI menjadi peserta mandiri. Walaupun, ia mengaku masih berharap bisa kembali mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah.
BPJS Kesehatan Blora soal Ribuan Peserta BPJS PBI di Blora Nonaktif
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati melalui Kepala BPJS Kesehatan Blora, Anto Wibowo, mengungkapkan bahwa pada 2026 terdapat 35.653 peserta BPJS PBI di Blora yang masih berstatus nonaktif.
Menurut Anto, penonaktifan tersebut berkaitan dengan proses validasi dan pemutakhiran data oleh Kementerian Kesehatan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Blora dan BPS untuk bersama-sama melakukan validasi data peserta,” kata Anto.
BACA JUGA: PBI JK Nonaktif di Jateng Sebanyak 1,6 Juta, BPJS Kesehatan Ungkap 17 Ribu Peserta Sudah Reaktivasi
Ia menegaskan, apabila terdapat warga tidak mampu yang sedang sakit dan membutuhkan pelayanan di rumah sakit, agar tidak menolaknya meski kartu BPJS-nya berstatus nonaktif.
BPJS Kesehatan, lanjut Anto, siap turun langsung ke lapangan untuk membantu proses reaktivasi kepesertaan melalui mekanisme yang berlaku.
