Dalam RKPD Kota Semarang 2025, dia menilai, anggaran sudah proporsional karena anggaran drainase lebih besar dari jalan.
Total anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebesar Rp 380 miliar. Rinciannya, pembangunan jalan sebesar Rp 108 miliar, drainase senilai Rp 144 miliar, dan sisanya untuk penunjang seperti gaji.
“Kita mencermati, kalau menuntaskan program banjir dan rob harunsya begitu. Selama ini proporsi besar di jalan. Sekarang di balik. Saya membaca di DPU anggaran drainase lebih besar dibanding anggaran perbaikan jalan. Seharusnya pemkot memang memprioritaskan hal ini. Di visi misi jelas, penuntasan rob banjir,” ujar Suharsono.
Selain penuntasan rob dan banjir, dalam RKPD 2025 juga disebutkan penuntasan visi misi, program lanjutan, dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.
Pihaknya menyebut, anggaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 305 miliar untuk perbaikan sarana dan prasarana.
Artinya, menurut dia, RKPD 2025 ini sudah mencakup keselueugan. Hanya saja, selaku komisi C, dia ingin ada detail penjelasan program lanjutan. Hal ini perlu pembahasan lebih lanjut untuk bisa mencermati apa saja program pemkot selama 2025.
“Kalau dari sisi komisi X kami ingin detial prioritas pembangunan lanjutan. Kami usulan supaya ada pembahasan lebih lanjut mencermati lebih dalam apa-apa program pemkot,” pintanya.
Pembahasan RKPD Oleh Setiap Komisi
Terpisah, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman pun setuju agar RKPD ini pembahasannya oleh setiap komisi. Hal ini agar masing-masing komisi memahami program pemkot.
“Masing-masing komisi kami beri kesempatan. Dari komisi baru masuk ke banggar. Nanti lebih jelas disana. Apa saja yang butuh, bisa selesai 2025 atau ada kelanjutannya. Besok kami beri kesempatan komisi utk mempertajam dengan mitra masing-masing. Kebanyakan di komisi C kaitannya dengan empat prioritas tersebut,” jelas Pilus, sapaannya.
Menurutnya, pembahasan RKPD di setiap komusi penting. Selama ini, penyusunan RKPD tidak pernah melibatkan komisi.
Sehingga, rencana kerja yang sudah pemkot seringkali pembahasan dan berubah saat pembahasan bersama jajaran legislatif.
“Ada beberapa aspirasi dari teman-teman. Ada beberapa masukan komisi, angkanya berubah. Saat ralat RKPD seperti ini, melibatkan teman-teman komisi supaya singkron. Pagu di KUA (kebijakan umum anggaran) dengan APBD tidak berubah. Kita matangkan agar pagunya tidak geser. Kalau ada perubahan, mana yang perlu kita geser,” paparnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
