Lebih lanjut, Khadik menambahkan, pemkot juga menyelesaikan kegiatan lanjutan pada 2025 nanti. Salah satunya, pembangunan kelanjutan Jembatan Kaca Tinjomoyo. Jembatan kaca telah selesai sejak 2022. Perlu ada pembangunan lanjutan agar bisa dioperasionalkan.
Proporsio Anggaran Sesuai Visi Misi
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, selama ini proporsi anggaran pembangunan jalan lebih besar dari pembangunan drainase.
Semestinya, anggaran pembangunan drainase harus lebih besar untuk menuntaskan banjir di kota lunpia.
Dalam RKPD Kota Semarang 2025, dia menilai, anggaran sudah proporsional karena anggaran drainase lebih besar dari jalan.
Total anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebesar Rp 380 miliar. Rinciannya, pembangunan jalan sebesar Rp 108 miliar, drainase senilai Rp 144 miliar, dan sisanya untuk penunjang seperti gaji.
“Kita mencermati, kalau menuntaskan program banjir dan rob harunsya begitu. Selama ini proporsi besar di jalan. Sekarang di balik. Saya membaca di DPU anggaran drainase lebih besar dibanding anggaran perbaikan jalan. Seharusnya pemkot memang memprioritaskan hal ini. Di visi misi jelas, penuntasan rob banjir,” ujar Suharsono.
Selain penuntasan rob dan banjir, dalam RKPD 2025 juga disebutkan penuntasan visi misi, program lanjutan, dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.
Pihaknya menyebut, anggaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 305 miliar untuk perbaikan sarana dan prasarana.
Artinya, menurut dia, RKPD 2025 ini sudah mencakup keselueugan. Hanya saja, selaku komisi C, dia ingin ada detail penjelasan program lanjutan. Hal ini perlu pembahasan lebih lanjut untuk bisa mencermati apa saja program pemkot selama 2025.
“Kalau dari sisi komisi X kami ingin detial prioritas pembangunan lanjutan. Kami usulan supaya ada pembahasan lebih lanjut mencermati lebih dalam apa-apa program pemkot,” pintanya.
Pembahasan RKPD Oleh Setiap Komisi
Terpisah, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman pun setuju agar RKPD ini pembahasannya oleh setiap komisi. Hal ini agar masing-masing komisi memahami program pemkot.
