SEMARANG, beritajateng.tv – Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2025 akan memprioritaskan penuntasan penanganan banjir dan rob di ibukota Jateng.
Hal ini sesuai dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026. Masa kepemimpinan Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.
Dalam RKPD Kota Semarang 2025, APBD 2025 dengan proyeksi Rp 5,52 triliun. Angka itu naik sebesar 5,53 persen dari APBD 2024. Rinciannya, pendapatan asli daerah di proyeksikan Rp 3,82 triliun dan pendapatan transfer Rp 1,6 triliun.
BACA JUGA: Gratiskan Biaya Pendidikan 41 SMP Swasta di Semarang, Mbak Ita Inginkan Pemerataan
Ada empat prioritas belanja pada 2025 yaitu penuntasan penanganan banjir dan rob, penuntasan target prioritas visi misi. Kemudian penyelesaian kegiatan lanjutan, dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.
Asisten Pemerintahan Setda Kota Semarang, M Khadik menyebut, Pemkot Semarang berkomitmen untuk menuntaskan banjir di ibukota Jateng dengan perbaikan sejumlah drainase.
Dalam RKPD Kota Semarang 2025, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi anggarannya sebesar Rp 569 miliar. Angka itu naik 18,2 persen dari APBD 2024.
“Banyak program kegiatan terutama untuk drainase. Ada peningkatan yang signifikan supaya masalah banjir busa kita tuntaskan,” tuturnya, usai rapat RKPD Kota Semarang 2025 dengan DPRD Kota Semarang di ruang Paripurna, Selasa 25 Juni 2024.
Selain penuntasan banjir, Khadik menyebut, Pemerintah Kota Semarang juga berkomitmen menyelesaikan visi misi RPJMD 2021 – 2026. Ada sejumlah program yang harus selesai, antara lain Pembangunan Jalan Jangli – Kedungmundu. Jalan ini menjadi alternatif Jalan Jangli – Mrican karena sudah padat penduduk.
Kemudian, pembangunan Jembatan Persen – Srondol yang menghubungkan Kelurahan Sekaran dengan Srondol Kulon. Kondisi jembatan saat ini sudah tidak layak sehingga perlu perbaikan.
“Visi misi tuntas 2025. Visi misi ini berakhir di 2026. Kesempatan kita di perubahan 2024. Kemarin, 2024 murni sudah kami cicil. Nanti harapannya 2025 kesempatan terakhir untuk menuntaskan,” paparnya.
Lebih lanjut, Khadik menambahkan, pemkot juga menyelesaikan kegiatan lanjutan pada 2025 nanti. Salah satunya, pembangunan kelanjutan Jembatan Kaca Tinjomoyo. Jembatan kaca telah selesai sejak 2022. Perlu ada pembangunan lanjutan agar bisa dioperasionalkan.
Proporsio Anggaran Sesuai Visi Misi
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, selama ini proporsi anggaran pembangunan jalan lebih besar dari pembangunan drainase.
Semestinya, anggaran pembangunan drainase harus lebih besar untuk menuntaskan banjir di kota lunpia.
Dalam RKPD Kota Semarang 2025, dia menilai, anggaran sudah proporsional karena anggaran drainase lebih besar dari jalan.
Total anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebesar Rp 380 miliar. Rinciannya, pembangunan jalan sebesar Rp 108 miliar, drainase senilai Rp 144 miliar, dan sisanya untuk penunjang seperti gaji.
“Kita mencermati, kalau menuntaskan program banjir dan rob harunsya begitu. Selama ini proporsi besar di jalan. Sekarang di balik. Saya membaca di DPU anggaran drainase lebih besar dibanding anggaran perbaikan jalan. Seharusnya pemkot memang memprioritaskan hal ini. Di visi misi jelas, penuntasan rob banjir,” ujar Suharsono.
Selain penuntasan rob dan banjir, dalam RKPD 2025 juga disebutkan penuntasan visi misi, program lanjutan, dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.
Pihaknya menyebut, anggaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 305 miliar untuk perbaikan sarana dan prasarana.
Artinya, menurut dia, RKPD 2025 ini sudah mencakup keselueugan. Hanya saja, selaku komisi C, dia ingin ada detail penjelasan program lanjutan. Hal ini perlu pembahasan lebih lanjut untuk bisa mencermati apa saja program pemkot selama 2025.
“Kalau dari sisi komisi X kami ingin detial prioritas pembangunan lanjutan. Kami usulan supaya ada pembahasan lebih lanjut mencermati lebih dalam apa-apa program pemkot,” pintanya.
Pembahasan RKPD Oleh Setiap Komisi
Terpisah, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman pun setuju agar RKPD ini pembahasannya oleh setiap komisi. Hal ini agar masing-masing komisi memahami program pemkot.
“Masing-masing komisi kami beri kesempatan. Dari komisi baru masuk ke banggar. Nanti lebih jelas disana. Apa saja yang butuh, bisa selesai 2025 atau ada kelanjutannya. Besok kami beri kesempatan komisi utk mempertajam dengan mitra masing-masing. Kebanyakan di komisi C kaitannya dengan empat prioritas tersebut,” jelas Pilus, sapaannya.
Menurutnya, pembahasan RKPD di setiap komusi penting. Selama ini, penyusunan RKPD tidak pernah melibatkan komisi.
Sehingga, rencana kerja yang sudah pemkot seringkali pembahasan dan berubah saat pembahasan bersama jajaran legislatif.
“Ada beberapa aspirasi dari teman-teman. Ada beberapa masukan komisi, angkanya berubah. Saat ralat RKPD seperti ini, melibatkan teman-teman komisi supaya singkron. Pagu di KUA (kebijakan umum anggaran) dengan APBD tidak berubah. Kita matangkan agar pagunya tidak geser. Kalau ada perubahan, mana yang perlu kita geser,” paparnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
