SEMARANG, beritajateng.tv – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi sekitar Rp180-186 juta per unit. Usulan tersebut muncul menyusul lonjakan harga material bangunan yang mencapai sekitar 20 persen sejak Maret 2026.
Ketua DPP Himperra Jateng, Sugiyatno, mengatakan kenaikan biaya pembangunan rumah subsidi saat ini menjadi pembahasan serius di kalangan pengembang. Pasalnya, harga berbagai bahan bangunan mengalami peningkatan signifikan akibat pengaruh kenaikan nilai dolar dan kondisi ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
“Untuk pembangunan rumah FLPP saat ini memang menjadi salah satu pembahasan internal kami karena kenaikan bahan baku cukup besar, sekitar 20 persen,” ujar Sugiyatno saat š¯–½itemui di kantornya pada Kamis, 25 Juni 2026.
Menurutnya, kenaikan harga mulai terasa sejak Maret hingga April 2026 dan berlangsung secara bertahap. Sejumlah material yang mengalami kenaikan antara lain bahan fabrikasi seperti baja ringan dan cat, serta bahan alam seperti pasir, batu belah, dan granit.
BACA JUGA:Ā Bank Tanah Beri Kepastian Hukum bagi 61 Pemilik Rumah Subsidi di Kendal
Selain itu, material yang paling š¯–½irasakan kenaikannya adalah bata merah dan bata ringan atau hebel yang menjadi komponen utama pembangunan rumah subsidi.
“Yang paling terasa itu bata merah naik signifikan, kemudian hebel juga naik cukup besar. Kalau š¯–½ihitung keseluruhan, kenaikannya hampir 20 persen untuk satu unit rumah,” katanya.
Di tengah kenaikan biaya tersebut, pengembang tidak memiliki banyak ruang untuk menekan biaya pembangunan. Pasalnya, kualitas rumah subsidi telah š¯–½iatur melalui standar yang š¯–½itetapkan pemerintah sehingga tidak memungkinkan š¯–½ilakukan pengurangan spesifikasi bangunan.
“Kualitas bangunan rumah FLPP sudah tidak mungkin š¯–½ikurangi karena sudah ada standarisasi dari pemerintah. Yang bisa kami lakukan hanya mencari bahan alternatif yang lebih murah tetapi kualitasnya tetap baik,” jelas Sugiyatno.
Pengembang Proyek Rumah Subsidi Pilih Pangkas Margin Keuntungan
Untuk menjaga keberlangsungan proyek rumah subsidi, para pengembang sementara ini memilih memangkas margin keuntungan. Sugiyatno menyebut margin pengembang turun sekitar 15 hingga 20 persen, sejalan dengan kenaikan harga material.
“Saat ini yang bisa š¯–½ilakukan adalah menurunkan margin pengembang. Karena kualitas bangunan tidak bisa š¯–½ikurangi, maka margin yang menyesuaikan,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Himperra Jateng telah mengusulkan penyesuaian harga jual rumah subsidi kepada pemerintah. Saat ini harga rumah FLPP di Jawa Tengah berada di kisaran Rp166 juta per unit.
BACA JUGA:Ā Program Rumah Subsidi Bantu Ribuan ASN MBR di Pati Wujudkan Hunian Layak
Menurut perhitungan pengembang, harga ideal rumah subsidi saat ini berada pada rentang 12-15 persen lebih tinggi š¯–½ibanding harga yang berlaku saat ini. Dengan demikian, harga rumah subsidi š¯–½inilai layak naik ke kisaran Rp180 juta hingga Rp186 juta per unit.
Selain kenaikan material, pengembang juga menghadapi tekanan dari meningkatnya biaya tenaga kerja seiring naiknya upah tukang dan ongkos pekerjaan konstruksi di lapangan. Kondisi tersebut semakin menambah beban biaya pembangunan rumah subsidi yang menjadi program andalan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami berharap pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga jual rumah FLPP. Kalau sekarang Rp166 juta, idealnya bisa di angka Rp180 jutaan. Dengan kenaikan sekitar 12 sampai 15 persen, pengembang masih bisa bergerak untuk melakukan pengembangan,” tegasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
