SEMARANG, beritajateng.tv – Sebanyak 30 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pemerintah bakal gencarkan droping air bersih untuk mengatasi masalah tersebut.
“Saat ini lima kabupaten/kota belum menetapkan (status darurat kekeringan), karena kondisinya masih aman,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama BNPB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang Selasa, 23 Juli 2024.
Sesuai data per 22 Juli 2024, lanjutnya, upaya droping air bersih sudah berlangsung di 10 kabupaten/kota. Rinciannya untuk 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 KK/26.725 jiwa.
BACA JUGA: Jateng Mulai Kemarau, BPBD Ungkap 3,2 Juta Hektare Lahan Terancam Kekeringan
Nana menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2024 ini akan lebih basah dan pendek daripada tahun 2023. Puncak musim kemarau tahun 2024 berada di bulan Juli.
Meskipun demikian, Pemprov Jateng tetap mengambil langkah-langkap untuk mengantisipasi bencana kekeringan tersebut. Upaya itu meliputi menerbitkan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Selain itu, menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder, serta melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota.
“Tiap tahun kita menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, maka kita lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini,” jelas Nana.
Dalam kesempatan itu, Nana juga mengimbau kepada bupati/walikota agar meningkatkan kewaspadaan potensi bencana kekeringan dan karhutla. Ia juga meminta untuk memetakan daerah rawan bencana, serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan.
Kekeringan Jateng, pemerintah daerah perlu manfaatkan embung
Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, dan mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Selain itu, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan kebakaran.
