SEMARANG, beritajateng.tv – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah meminta pemerintah melakukan audit ekologis menyeluruh sebelum menjalankan rencana pembukaan tambak ikan skala besar guna memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
WALHI menilai kebijakan yang terburu-buru tanpa evaluasi lingkungan berpotensi mengulang problem tata kelola pesisir seperti yang terjadi di Sayung maupun pencemaran tambak udang di Karimunjawa.
Direktur WALHI Jawa Tengah, Fahmi Bastian, mengingatkan bahwa sebagian wilayah pesisir pantai utara Jawa sudah berada dalam kondisi rentan abrasi, penurunan muka tanah, dan banjir rob.
Pembukaan tambak tanpa mitigasi, kata dia, dapat memperburuk keadaan karena biasanya berdampak pada hilangnya kawasan mangrove, penyangga alami pesisir.
“Pembukaan tambak besar-besaran bakal membabat habis mangrove,” ujar Fahmi saat beritajateng.tv temui di daerah Pleburan Kota Semarang, belum lama ini.
BACA JUGA: Pantura Jateng Masuk Zona Kritis, WALHI: Kota Lama Semarang Bisa Jadi Laut pada 2045
Fahmi pun mencontohkan kawasan Sayung, Kabupaten Demak, yang kini terancam tenggelam akibat abrasi dan rob. Menurutnya, kerusakan itu merupakan akumulasi perubahan iklim dan hilangnya sabuk hijau mangrove sejak era 1980-1990-an, saat tambak mulai dibuka besar-besaran.
“Kita punya contoh Sayung tahun 1980 hingga 1990-an; kawasan mangrove ditebangi, pembukaan besar-besaran karena tambak merajalela,” tuturnya.
Kerusakan serupa, kata Fahmi, juga tercatat di Karimunjawa, Kabupaten Jepara, akibat limbah tambak udang yang mencemari laut dan merusak habitat pesisir.
“Tambak, baik ikan atau udang, terdampak konsumsi bahan kimia. Limbahnya merusak, seperti yang terjadi di Karimunjawa, pantai jadi kotor,” sambungnya.
Risiko alih fungsi mangrove untuk tambak ikan khusus MBG
WALHI mengingatkan bahwa ekspansi tambak tanpa zonasi yang ketat dapat memicu alih fungsi mangrove. Padahal, vegetasi itu mampu menyerap karbon tiga kali lebih besar ketimbang hutan darat serta menjadi perlindungan utama kawasan pesisir dari abrasi.
“Abrasi akan semakin cepat bila mangrove hilang. Jangan hanya fokus produksi, tapi kembangkan ekosistem pesisirnya juga,” tegas Fahmi.
BACA JUGA: Soal Debat Cawapres Tema Lingkungan, Walhi Jateng: Banyak Gimik
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut kebutuhan ikan untuk program MBG di Jawa Tengah mencapai 70.000 ton per tahun.
Guna memenuhi pasokan tersebut, pemerintah mempertimbangkan pembukaan tambak baru di sejumlah wilayah pesisir. “Potensinya sangat besar, kira-kira sekitar 70.000-an ton,” kata Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
