Ia turut mendorong agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan.
Sebab, tutur Karyadi, saat berbicara tentang keuangan, pengelolaan anggaran pemerintah daerah harus berbasis kesejahteraan masyarakat.
“BPK bukan hanya sebatas memberi opini-opini saja, artinya benar-benar kesejahteraan masyarakat itu kita harus kawal. Bukan hanya sekadar pengelolaan keuangan yang bagus, tapi benar-benar menjangkau kesejahteraan rakyat yang sebenarnya dan saya kira ini sangat penting sekali,” ungkapnya.
Dalam sambutannya, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit mengatakan bahwa kegiatan promosi, rotasi, dan mutasi ialah upaya yang harus terus dilakukan guna menjaga dan membangun budaya organisasi BPK yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme.
BACA JUGA: Cegah Fraud, OJK dan BPK Ajak Pelaku Jasa Keuangan Jaga Integritas
Menurutnya, acara Sertijab bukan sekadar seremonial karena sangat penting untuk menjaga kelangsungan tugas dan fungsi organisasi.
Selain itu, Sertijab juga dapat menjadi sarana untuk menjalin komunikasi, membangun sinergi dan kolaborasi, serta meningkatkan koordinasi dengan kalangan stakeholder dan mitra kerja BPK Jateng.
“Serta dapat membina komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh entitas dan stakeholder untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara/Daerah yang transparan dan akuntabel khususnya di wilayah Jawa Tengah,” kata Ahmadi Noor Supit.
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana berharap, jalinan sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat meningkat di kepemimpinan selanjutnya. Terutama, terkait upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.
“Atas saran ataupun rekomendasi selama ini, Pemprov Jateng dapat menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Dan, dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut,” ujar Nana dalam sambutannya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
