Ganjar menyebutkan terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat mulai dari peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari 1989 hingga peristiwa Wamena 2003.
Ia menjelaskan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi untuk presiden, yakni membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Kemudian, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.
“Kalau Bapak (Prabowo) di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?” ucap Ganjar dalam debat perdana capres di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023 malam.
BACA JUGA: Sanggah Ganjar di Debat Capres Perdana, Prabowo: Petani di Jateng Sulit Dapat Pupuk, Pak!
“Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu. Apakah bapak bisa membantu di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?” tanya Ganjar.
Pertanyaan tersebut pun langsung Prabowo jawab. Ia mengatakan, ia sudah berkali-kali memberikan jawaban.
“Apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah jawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau polling saya naik, tanya lagi soal itu,” timpal Prabowo.
Prabowo lantas meminta agar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak menjadi bahan politisasi.
“Jadi jangan politisasi masalah HAM, Mas Ganjar,” tandasnya. (ant)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
