“Sekarang ini alih fungsi lahan marak. Banyak yang membangun kafe dan villa di pegunungan. Pemkab dan Pemkot harus tanggap karena provinsi tidak punya wilayah dan hanya bisa supervisi,” paparnya.
Anggota Komisi A DPRD Jateng, Hafidz Alhaq Fatih menambahkan, bencana tak bisa dikendalikan. Yang bisa pemerintah lakukan adalah memitigasi dan meminimalkan risiko. Terlebih wilayah Jateng sangat luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda.
“Bicara bencana ini sangat luas. Jika risiko itu terjadi, harapannya bisa segera kita pulihkan dampaknya. Jateng ini ada wilayah pegunungan hingga pesisir yang potensi bencananya beda-beda,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jateng, Antonius Yogo Prabowo mengatakan, Pemkot dan Pemkab sudah punya peta mitigasi bencana. Hal tersebut menjadi langkah awal untuk melakukan persiapan saat masuk musim penghujan. Dengan begitu, penanganan bencana bisa lebih cepat.
“Dengan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat bersatu padu, semua dampaknya bisa menjadi minimal. Kami berharap saat musim hujan ini tak hanya banjir dan longsor yang pemerintah waspadai, tapi juga wabah penyakit,” tandasnya. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
