SEMARANG, beritajateng.tv – Sebanyak sembilan wilayah di Jawa Tengah siap menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) perdana di Sekolah Rakyat.
Berdasarkan data yang beritajateng.tv terima dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada Minggu, 6 Juli 2025, Sekolah Rakyat yang siap menggelar KBM pada 14 Juli mendatang ialah Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Antasena Magelang, Sentra Satria Baturaden Banyumas, Sentra Margo Laras Pati, Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Solo.
Selain sentra milik Kementerian Sosial (Kemensos), beberapa pemerintah kabupaten (pemkab) juga sudah siap menjalankan Sekolah Rakyat, antara lain Pemkab Magelang di (Pusdiklat) Pamong Praja Kabupaten Magelang, Pemkab Blora di SDN Balun 04, Pemkab Banjarnegara di SKB Banjarnegara, dan Pemkab Wonosobo.
Sebelumnya, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Isriadi Widodo, menyebut satu Sekolah Rakyat memiliki kuota yang berbeda dengan Sekolah Rakyat lainnya.
BACA JUGA: Tinjau Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat di Cepu, Bupati Blora Targetkan Rampung Awal Juli 2025
“Ini [kuotanya] kebetulan cukup beragam. Jadi ada yang mengusulkan SD, SMP, SMA. Nah, ada yang mengusulkan hanya SMP atau SMA saja. Kan ini konsepnya ideal, cuma karena waktunya harus segera launching sehingga memang masih ada kekurangan di sana-sini, itu wajar,” ungkap Isriadi saat beritajateng.tv jumpai di kantornya, belum lama ini.
Isriadi menuturkan, calon murid baru yang bisa masuk Sekolah Rakyat yakni mereka yang terdata sebagai desil 1 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Pendaftaran sudah lama diumumkan di surat Kementerian Sosial ya, yang bergerak memang pemerintah daerah setempat, Dinas Sosial, kemudian pendamping PKH yang ada di desa-desa, kemudian juga dari BPS kabupaten/kota. Terkait dengan kualifikasinya harus desil 1 menurut DTKS,” terangnya.
Keterisian Sekolah Rakyat di Jawa Tengah masih kurang
Lebih lanjut, Isriadi menyebut keterisian Sekolah Rakyat di Jawa Tengah secara keseluruhan masih kurang jika melihat jumlah populasi penduduknya.
“Kalau ini dari jumlah populasi dengan yang ditampung jelas belum, masih kurang banyak ya. Namun demikian Pemprov Jawa Tengah saya pikir sudah cukup merespons terkait kondisi itu,” jelas dia.
Hal ini, kata Isriadi, tak terlepas dari intervensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sebelumnya untuk menyekolahkan anak-anak kurang mampu.
“Itu kan sebenarnya kalau di Jawa Tengah itu sudah ada untuk boarding school-nya, ada juga di Pantai Asuhan. Kemudian sudah ada jalur afirmasi untuk anak dari keluarga tidak mampu dan anak panti. Kemudian juga sudah membuka kemitraan dengan sekolah swasta yang peruntukannya bagi anak dari keluarga tidak mampu, ada SMK Jawa Tengah juga,” pungkasnya.
BACA JUGA: Tahun Ini 65 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi, Wamensos Rekrut Guru hingga Kepala Sekolah
