“Kenapa di Jawa Tengah itu tidak sama seperti Jawa Barat secara intervensi? Fiskal Jawa Tengah itu daripada dengan fiskal Jawa Timur dan Jawa Barat itu jauh. Kita 23 triliun, di sana sudah hampir 30 triliun,” jelasnya.
Dalam hematnya, keterbatasan fiskal tersebut menjadi salah satu payung utama dalam menentukan skala prioritas intervensi pembangunan.
Di bidang sosial, ia menyinggung sejumlah program seperti Kartu Zilenial, bantuan untuk panti asuhan, bantuan sosial, hingga Kartu Jateng Ngopeni (KJN) sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial.
Program Mantan Gubernur Ganjar Dilanjutkan, Dua Spirit RPJPD Jateng Sentuh Industri dan Pangan
Lebih jauh, Zulkifli menegaskan kepemimpinan Luthfi-Yasin tak serta merta mengganti seluruh program yang telah berjalan di era sebelumnya, yakni di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo selama dua periode lamanya.
“Apakah masih ada Kartu Jateng Sejahtera? Ada, masih ada. Program yang dicanangkan oleh Pak Ganjar itu tetap diambil yang sekarang,” ujarnya.
Beberapa program seperti LaporGub! dan Kartu Jateng Sejahtera tetap di lanjut sebagai bagian dari prinsip keberlanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Di sektor pangan, kata dia, Jawa Tengah masih menjadi penyumbang sekitar 17 persen secara nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa arah pembangunan jangka panjang Jawa Tengah memiliki dua spirit utama, yakni sebagai pusat industrialistik dan sebagai lumbung pangan.
BACA JUGA: Ramai “Jateng Tak Punya Gubernur” di Medsos, Pengamat Kritik Gaya Komunikasi Ahmad Luthfi
Ia menilai dilema antara industrialisasi dan ketahanan pangan tersebut menjadi tantangan yang tidak hanya dihadapi kepemimpinan saat ini, namun juga periode sebelumnya dan mendatang.
“RPJPD kita itu ada dua spirit yang dibangun. Satu, Jawa Tengah sebagai pusat industrialistik, kedua sebagai lumbung pangan. Kedua ini harus ada yang dikorbankan secara teori pembangunan, karena lahannya cuma segitu,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
