“Saya pikir tidak perlu demikian (mogok kerja) karena tidak menguntungkan bagi siapa pun. Mogok kerja bagi karyawan di suatu perusahaan sudah ada aturannya,” tandasnya.
Kecam akan mogok nasional jika tak penuhi kenaikan upah 15 persen
Di lain pihak, Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim, menolak kenaikan upah 4,02 persen. Bahkan, pihaknya mengklaim Provinsi Jawa Tengah, dalam persentase kenaikan UMP, sangat tertinggal dengan provinsi lainnya di Jawa.
Aulia mengaku tengah melakukan pleno terkait penentuan UMK kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
“Terkait dengan UMK, beberapa sudah melakukan pleno. KSPI melakukan aksi pengawalan di Demak dan Tegal,” ujar Aulia, Rabu, 22 November 2023.
Ia mengaku, mayoritas bupati/walikota di Jawa Tengah mendapat tekanan untuk tetap mengacu pada PP No. 51 Tahun 2023.
BACA JUGA: Nyaris Sentuh Angka Rp 2 Juta, UMP Jawa Tengah Naik 4,02 Persen Tahun 2024
“Kekhawatiran kami upah di 35 kabupaten/kota masih relatif kecil,” akunya.
Bahkan, seluruh serikat buruh yang tergabung dalam KSPI di Indonesia, kata Aulia, akan melakukan mogok nasional pada awal Desember 2023.
“Mogok nasional itu kita memberikan penekanan karena aspirasi kami tidak didengar. Setidaknya ingin menberikan warning pada Pemerintah bahwa tanpa buruh itu juga akan berdampak,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
