SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima audiensi Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah dan Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) usai menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 24 Juni 2026 sore.
Pertemuan tersebut berlangsung bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar. Seusai audiensi, Iwan merespons pertanyaan mengenai peluang kelompok mahasiswa berdialog langsung dengan Pemprov Jawa Tengah.
Pasalnya, mahasiswa beberapa kali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah dalam dua pekan terakhir. Namun hingga kini belum ada forum audiensi antara mahasiswa dan Pemprov Jawa Tengah seperti yang berlangsung bersama kelompok buruh pada Rabu sore.
Iwan menegaskan, Pemprov Jawa Tengah tidak membedakan kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Menurutnya, pemerintah siap membuka ruang dialog bagi siapa pun, termasuk mahasiswa.
“Justru kami temui hampir setiap mahasiswa. Kemarin pun ya, kemarin gubernur ke Tegal. Saya meminta silakan masuk perwakilan 10 orang, perwakilan diarahkan ke kami atau kami yang ke sana,” ujar Iwan.
BACA JUGA: Makin Menggunung, Sampah di Depan Pabrik Rokok Tempellemahbang Blora Bau Busuk, Warga Ngeluh
Ia menilai, dialog tetap menjadi cara paling efektif untuk menyampaikan tuntutan maupun kritik kepada pemerintah. Sebab itu, Pemprov Jawa Tengah selalu membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berdiskusi secara langsung.
“Nah, mereka yang memang mau dialog dengan kami, kami selalu siap. Kami akan selalu siap dan prinsipnya apapun yang namanya masukan masyarakat melalui skema demo, menyampaikan aspirasi, skema seperti ini pula akan kami selalu penuhi,” lanjutnya.
Iwan menuturkan, Pemprov Jawa Tengah juga telah menyediakan Rumah Rakyat yang berlokasi di lantai satu kantor gubernur sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
“Fungsikan ‘Rumah Rakyat’ itu untuk dialog. Jadi kami sudah membuka Rumah Rakyat, silakan datang dialog dengan kami, kesulitannya apa, apa yang harus kami lakukan, dialog lah di situ,” katanya.
Pemprov Klaim Sudah Kirim Ajakan Dialog Kepada Mahasiswa Lewat Polisi
Iwan mengaku sebenarnya telah berupaya menjalin komunikasi dengan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Ia bahkan meminta bantuan kepolisian untuk menyampaikan tawaran audiensi kepada para demonstran. Pemprov, kata dia, hanya meminta mahasiswa menunjuk perwakilan agar proses dialog berlangsung lebih efektif.
“Saya meminta melalui mediasi Bapak Polisi. Kami terima di sini perwakilan 10 orang. Tapi kalau semua masuk dan sebagainya kan susah ya,” ujarnya.
Meski sudah menawarkan ruang dialog, hingga saat ini belum ada perwakilan mahasiswa yang datang ke Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk mengikuti audiensi.
Iwan mengatakan kelompok buruh menjadi pihak pertama yang memanfaatkan kesempatan tersebut melalui forum resmi bersama pemerintah provinsi.
Ia memastikan Pemprov Jawa Tengah tetap menunggu apabila mahasiswa ingin mengajukan audiensi dalam waktu dekat.
“Dari kami sudah siap. Tapi belum ada yang masuk ke sini selain beliau-beliau ini, ya jadi kami siap kok, kami siap terima. Perwakilan datang kemari, kami terima seperti itu,” sambungnya.
Bantah Pilih Kasih antara Buruh dan Mahasiswa
Iwan juga membantah anggapan bahwa Pemprov Jawa Tengah lebih terbuka terhadap kelompok buruh dibanding mahasiswa. Baginya, pemerintah tidak pernah membedakan kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi selama mereka bersedia menempuh jalur dialog.
Ia mencontohkan audiensi bersama KASBI dan ARPI dapat berlangsung lantaran kedua kelompok tersebut mengajukan permohonan dan bersedia berdiskusi secara langsung dengan pemerintah.
“Saya menerima buruh dan menerima siapapun. Mahasiswa pun kami terima. Yang buruh tadi sudah berafiliasi untuk kami terima dan bersedia. Yang mahasiswa kami siap terima,” ujarnya.
Iwan menegaskan pelayanan kepada masyarakat menjadi tugas utama pemerintah. Oleh itu, Pemprov Jawa Tengah tidak memiliki alasan untuk menolak kelompok tertentu.
“Datang kemari kami terima di sini dengan skema-skema yang tentunya pakai izin. Kami tidak pernah membatasi siapapun karena tugas kami adalah melayani masyarakat semaksimal mungkin,” terang Iwan.
Ia kembali menegaskan tidak ada perlakuan berbeda antara mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat maupun kelompok lainnya.
“Enggak ada, sama sekali enggak ada perbedaan,” tegasnya.
Pemprov Janji Telusuri Dugaan Relawan MBG Tanpa Perlindungan Kerja
Selain membahas ruang dialog masyarakat, audiensi tersebut juga menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah.
KASBI dan ARPI menyampaikan sejumlah catatan, salah satunya terkait dugaan belum adanya perlindungan kerja bagi relawan yang bekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Informasi tersebut membuat Iwan mengaku terkejut. Ia menilai persoalan itu perlu mendapat perhatian karena menyangkut hak pekerja.
“Masukan-masukan tersebut akan kami kaji. Terutama saya juga kaget tadi kalau benar tenaga-tenaga MBG itu sukarelawan dan tidak ada perlindungan untuk buruh sesuai kontraknya, maka akan kami teliti lagi,” ujarnya.
BACA JUGA: Demonstrasi “Mei Menyala” di Depan Kantor DPRD Jateng, Mahasiswa dan Buruh Bakal Terus Tolak UU Cipta Kerja
Pemprov Jawa Tengah berencana melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi tersebut benar-benar terjadi. Apabila menemukan pelanggaran, pemerintah akan menindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Yang menjadi kewenangan kami terutama kewenangan yang berhak dan sukarelawan akan kita lakukan metode sampling. Kemudian yang paling penting lagi adalah apakah benar informasi ini. Buruh itu harus terlindungi sesuai dengan ketentuan undang-undangnya. Kita cek nanti,” tandas Iwan. (*)
Editor: Farah Nazila
