BACA JUGA: Setahun Ahmad Luthfi Pimpin Jateng: Perbaikan Jalan dan Pendidikan jadi PR, Masih Teruskan Program Ganjar Pranowo
Zaenal menjelaskan, sesuai PP 33 tahun 2018 tentang pelaksaaan tugas dan wewenang gubernur, Ganjar menjadi kepala daerah yang mewakili pemerintah pusat, mewakilki negara, atau mewakili presiden. Sebab Gubernur merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat.
Sementara dalam UU NO 40 tahun 1999 tentang pers, media menjadi alat kontrol sosial, dan memberikan informasi serta edukasi ke masyarakat.
Maka, lanjutnya, saat ada kebijakan yang terasa tidak baik ataupun permasalahan di lapangan, maka pejabatnya prlu klarifikasi.
Zaenal meminta Ganjar tak perlu emosi menghadapi pertanyaan wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya. Zaenal mengatakan, Ganjar bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan menjelaskan kebijakan yang telah jajarannya ambil.
“Jawab normatif juga tak masalah. Apakah itu jalan provinsi atau jalan nasional. Kalau jalan provinsi bisa mengundang kepala dinas terkait, kalau jalan nasional bisa koordinasi dengan PUPR. Kalau jalan Kabupaten bisa tanyakan ke Bupati. Apalagi Pj Bupatinya juga pejabat Pemprov yang Gubernur angkat,” katanya.
Dia mengkritik tindakan Ganjar yang terkesan emosi dan melecehkan wartawan.
“Boleh bertanya dari media mana, tapi nggak usah ketus. Ini tindakan yang sangat tidak arif dan tidak bijaksana. Tidak mengayomi semua elemen masyarakat, nuduh media ora cetho. Tindakan ini tak pantas seorang pejabat negara lakukan. Kalau tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak usah jadi gubernur, jadi masyarakat biasa saja,” tandasnya.
Sekedar informasi, kemacetan jalan penghubung antara Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang tersebut selama ini memang sering warga keluhkan.
Kemacetan bahkan terpaksa membuat para sopir menginap. Terlebih sejumlah ruas jalan juga berlubang, rusak, dan tak juga ada perbaikan. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
