“Kementrian ATR saat ini sedang giat untuk pendaftaran tanah secara sistematis. Kami harap dengan hal ini tidak ada sengkata tanah, atau sengketa batas. Oleh karena itu diperlukan acuan-acuan terkait pelaksanaan di daerah”.
Sebagai bentuk penghargaan, SKK Migas juga melakukan pemberian penghargaan kepada Kantor Pertanahan (Kantah). Yang secara kooperatif membantu melakukan percepatan penerbitan sertifikasi di wilayah Jabanusa.
Di mana penghargaan di serahkan dari SKK Migas kepada Kantah Bojonegoro dan Kantah Bangkalan.
Dengan pelaksanaan FGD kali ini, berharap status BMN berupa tanah yang clean and clear dapat mendukung Pengelolaan BMN.
Berupa tanah yang lebih baik sehingga target pensertifikasian BMN berupa tanah dapat tercapai.
Dukungan dari seluruh instasi terkait tidak lepas dari keberhasilan target dan juga kelancaran program yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Sehingga sinergi dan kerjasama yang baik adalah kunci utama untuk penyelesaian kendala-kendala di lapangan.
Sejalan dengan hal itu. Arie Yuwirin, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN RI Bidang Reforma Agraria. Menyampaikan Kementerian ATR/BPN telah membuat MOU dengan SKK Migas di tahun 2019.
“SKK Migas menargetkan untuk dapat melakukan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN). Berupa Tanah sebesar 50 persen dari total keseluruhan BMN Tanah yang bermanfaat untuk Kegiatan Hulu Migas di Tahun 2024. Setidaknya sampai dengan proses permohonan masuk kepada Kantor ATR/BPN,” ucapnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
