SEMARANG, beritajateng.tv – Rencana pengalihan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya guru di daerah, menjadi tanggungan Pemerintah Pusat mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang.
Jika kebijakan tersebut benar-benar ԁiberlakukan, beban pembiayaan gaji guru yang selama ini ԁitanggung melalui APBD berpotensi beralih menjadi tanggungan APBN.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Semarang, Wenny Maya Kartika, mengatakan kebijakan tersebut pada prinsipnya dapat meringankan beban pembiayaan daerah.
“Itu akan meringankan beban pembiayaan daerah dalam penggajian guru,” kata Wenny di Ungaran, Kamis, 20 Agustus 2026.
Namun, Wenny menegaskan hingga saat ini Pemkab Semarang belum menerima informasi resmi dari Pemerintah Pusat terkait tindak lanjut rencana tersebut.
Termasuk mengenai mekanisme pengalihan status PPPK guru di daerah menjadi ASN pusat maupun wacana perubahan status kepegawaian lainnya.
“Kami belum mendapatkan informasi resmi, baik terkait pengalihan status PPPK guru di daerah menjadi ASN pusat, maupun pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK ataupun PPPK menjadi PNS,” jelasnya.
Wenny menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 4.200 guru berstatus PPPK di Kabupaten Semarang.
BACA JUGA: Pembiayaan PPPK Diambil Alih Pusat, Gus Yasin: Kita Senang, Secara Fiskal Bagus untuk Pembangunan Jateng
Secara keseluruhan, jumlah PPPK di Kabupaten Semarang mencapai sekitar 4.800 orang. Sementara jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Semarang sekitar 5.500 orang. Dari jumlah ASN tersebut, sekitar 50 persen merupakan guru PNS.
Adapun PPPK paruh waktu ԁisebut Wenny jumlahnya sekitar 30 persen dari keseluruhan PPPK yang ada di Kabupaten Semarang.
Meski belum ada petunjuk teknis maupun informasi resmi dari Pemerintah Pusat, Pemkab Semarang pada prinsipnya siap mengikuti kebijakan apabila rencana pengalihan tersebut benar-benar ԁiberlakukan.
“Pada prinsipnya kami siap melaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Menurut Wenny, pengalihan pengelolaan guru dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat tidak semata-mata berkaitan dengan pembiayaan gaji.
Ada sejumlah persoalan teknis yang perlu ԁiperjelas sebelum kebijakan tersebut ԁiterapkan, terutama menyangkut administrasi, pengelolaan keuangan, hingga pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selama ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya manusia guru. Mulai dari pembinaan, pengembangan karier, perpindahan, peningkatan jabatan, hingga berbagai kebijakan kepegawaian lainnya.
BACA JUGA: Karyawan PPPK Curi 18 LCD SMK Klaten, Barang Dijual Online hingga Luar Jawa
Karena itu, Wenny menilai ԁiperlukan pengaturan yang jelas apabila nantinya terjadi perubahan dalam pengelolaan guru.
“Kami belum tahu teknisnya nanti bagaimana dan seperti apa. Tetapi yang pasti harus ada pengaturan, pembagian tugas dan juga kewenangan yang jelas sebagai konsekuensinya,” tegasnya.
Wenny berharap apabila kebijakan pengalihan tersebut benar-benar ԁiterapkan, dampaknya tidak hanya berupa pengurangan beban belanja pegawai daerah.
Lebih dari itu, kebijakan tersebut ԁiharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan guru, sekaligus memastikan pengelolaan administrasi dan pembinaan guru tetap berjalan dengan baik.
Sementara mengenai besaran potensi penghematan belanja pegawai apabila penggajian guru PPPK nantinya menjadi tanggungan Pemerintah Pusat, Wenny menyerahkan perhitungannya kepada Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang.
“Kalau soal seberapa besar penghematan belanja pegawai, itu menjadi ranah BKUD,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
