SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut positif rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu.
Kebijakan tersebut ternilai dapat meringankan beban fiskal pemerintah daerah sehingga anggaran daerah dapat lebih banyak pengarahan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin mengatakan, rencana pengambilalihan tersebut sebelumnya telah menjadi usulan para gubernur dan kepala daerah.
Terlebih, kata dia, pemerintah daerah selama ini juga harus mempertimbangkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam membiayai pegawai.
“Itu kan sudah diusulkan oleh para gubernur, kepala-kepala daerah. Kita juga melihat porsi keuangan kita, APBD kita. Kalau itu ditarik, ya kita bisa bersama-sama dan kita lebih senang,” ujar Gus Yasin saat ditemui di Kompleks Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 19 Agustus 2026 sore.
BACA JUGA: Antisipasi Sengketa, Wagub Taj Yasin Minta Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Jateng
Ia menilai, apabila pembiayaan PPPK nantinya dialihkan kepada pemerintah pusat, kondisi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kemampuan fiskal Jawa Tengah.
“Secara fiskal bagus, sangat bagus untuk kami membangun Jawa Tengah,” tegasnya.
Gus Yasin mengatakan, terkait jumlah PPPK yang nantinya masuk dalam skema tersebut, Pemprov Jawa Tengah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Di Jawa Tengah kita lihat nanti ya. Usulannya, dia kalau paruh waktu, terus dari tahun berapa, kita mengikuti juknisnya saja dari pemerintah pusat, dari Mendagri kan mestinya,” pungkas Gus Yasin.
Jateng Miliki Lebih dari 16 Ribu PPPK
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyebut jumlah guru dan PPPK di lingkungan Pemprov Jateng mencapai lebih dari 16.000 orang. Ia menjelaskan, kewenangan guru yang berada di tingkat provinsi berkaitan dengan jenjang SMA dan SMK.
