JAKARTA, beritajateng.tv — Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sempat mencuat beberapa waktu lalu masih dalam tahap pembahasan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa keputusan mengenai kenaikan tersebut saat ini masih didiskusikan, dan perhitungan terkait hal itu diserahkan kepada BPJS Kesehatan untuk dihitung lebih lanjut.
“Belum itu, biar mereka yang ngitung,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini. Pernyataan ini muncul setelah pertemuannya dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Rabu, 8 Oktober 2025, yang turut membahas soal pengelolaan BPJS Kesehatan.
Purbaya menambahkan bahwa meskipun pembahasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sempat ada pembahasan, namun hingga saat ini belum ada keputusan final. “Ada (pembahasan soal iuran BPJS Kesehatan), tapi belum final, baru permukaannya aja. Jadi belum bisa didiskusikan ke media, belum clear,” jelasnya.
BACA JUGA: Sosialisasi JKN di Unnes, BPJS Kesehatan Tingkatkan Pemahaman Mahasiswa tentang Layanan Kesehatan
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyarankan agar isu terkait kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan yang dijadwalkan mulai 2026 dikonfirmasi langsung kepada pihak Kementerian Keuangan, terutama kepada Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani.
BPJS Kesehatan konfirmasi isu kenaikan iuran
Ali Ghufron menegaskan bahwa pernyataan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai 2026 bukan berasal dari pihaknya. Menurutnya, isu tersebut lebih baik klarifikasi langsung kepada pihak yang pertama kali menyampaikan, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Kan Direktur Utama BPJS belum pernah ngomong itu. Silakan tanyakan beliau,” ujar Ali Ghufron di Bandung pada Senin, 25 Oktober 2025. Meski demikian, Ali menilai bahwa jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut terealisasi, hal itu akan membawa dampak positif. “Itu bagus,” tambahnya.
Meskipun wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026 sudah sering dibahas, namun hingga saat ini keputusan resmi mengenai hal tersebut masih belum diumumkan. Pemerintah masih dalam tahap pembahasan dan perhitungan untuk memastikan dampak yang akan di timbulkan bagi masyarakat.
BACA JUGA: BPJS Tegaskan Layanan Kesehatan Jiwa Hak Seluruh Peserta JKN, Jawa Tengah Kasus Tertinggi
Bagi masyarakat, keputusan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tentu akan menjadi perhatian utama. Pasalnya, perubahan tarif ini berpotensi mempengaruhi jangkauan layanan kesehatan untuk para peserta, sekaligus menambah beban biaya kesehatan bagi keluarga. (*)
