“Ketika DPR membentuk Pansus Haji, Yaqut justru memilih perjalanan panjang ke luar negeri. Publik curiga, apakah itu atas izin atau perintah Presiden. Dua-duanya sama-sama menimbulkan tanda tanya,” katanya.
KPK panggil puluhan saksi kasus dugaan korupsi kuota haji
KPK sendiri sudah memanggil puluhan saksi, termasuk pejabat Kementerian Agama serta pemilik travel haji dan umrah. Nilai dugaan korupsi mencapai triliunan rupiah, melibatkan ratusan travel serta asosiasi.
Lembaga antirasuah itu juga telah menggeledah rumah Yaqut di Jakarta Timur dan kantor travel haji Maktour, serta menyita sejumlah barang bukti.
Hersubeno menilai, posisi PBNU makin terpojok karena Ketua Umum Yahya Cholil Staquf juga disebut dalam pusaran isu.
“Sulit memisahkan kasus ini dari NU, karena nama-nama besar PBNU ikut dipanggil KPK,” ujarnya.
Ia menegaskan, kasus ini bukan sekadar skandal hukum, melainkan juga ancaman reputasi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Menurutnya, publik menuntut transparansi penuh.
“Kasus ini bukan hanya soal korupsi, tetapi soal ibadah haji yang sakral bagi umat Islam. Kalau uang jamaah dimainkan, level dosanya paling tinggi,” tegasnya. (*)
