“Seharusnya kita mulai beralih ke transportasi publik, dan transportasi publik yang nyaman ini tugas pemerintah. Ke depannya kita mungkin harus beralih ke mobil listrik,” ungkapnya.
Selain penggunaan mode transportasi publik, dr. Darmawan menuturkan solusi lain yang dapat pemerintah jalankan yaitu uji emisi, pembatasan usia kendaraan, dan peraturan-peraturan lainnya. Yakni, bukan hanya jalan pintas menerapkan WFH.
BACA JUGA: Tasya Kamila Curhat Anak Sakit Selama Sebulan Karena Polusi
“Peran pemerintah amat sangat besar karena pemerintah pemegang otoritas. Tentu dengan menerbitkan aturan misal transportasi publik yang memadai, syarat umur kendaraan, dan uji emisi pengawasannya lebih diperketat,” pungkasnya.
Sebelumnya, isu penerapan WFH kembali muncul setelah Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Negara mendorong penerapan sistem kerja hybrid guna mengurangi polusi udara di Jabodetabek.
“Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan ‘hybrid working’, ‘work from office’, ‘work from home’ mungkin,” kata Jokowi, Senin, 14 Agustus 2023 lalu. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
