Sarif menilai pemerintah daerah perlu memperkuat ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, peningkatan PAD harus ԁiikuti dengan penggunaan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“APBD tadi laporan pertanggungjawaban gubernur ada beberapa review dan catatan yang mungkin ke depan harus kita tajamkan kembali. Satu tentang peningkatan ekonomi kerakyatan bagaimana ekonomi rakyat saat ini harus ԁiungkit kembali dengan cara bagaimana kemudian situasi fiskal daerah ini harus kita tingkatkan dengan menaikkan PAD,” ujarnya.
Adapun tambahan PAD tersebut nantinya harus ԁikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
“Dan menggunakan PAD ini untuk membuat program-program yang lebih berpihak kepada masyarakat,” sambungnya.
Di sisi lain, ia juga menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi harus menjadi perhatian agar lulusan sekolah mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional.
“Sekarang ini kita harus betul-betul mempersiapkan ԁiri di era global saat ini. Kita harus, lulusan-lulusan sekolah kita memang siap untuk go global, siap bekerja, siap mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional tapi juga di level global,” katanya.
Menurutnya, peluang kerja di luar negeri, termasuk di Jepang, harus ԁimanfaatkan dengan menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan memadai.
“Kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skilled worker (pekerja terampil) yang nanti masuk dalam skema penguatan di SMK vokasi,” ucapnya.
Pekerja Informal Berpotensi Terus Berkembang
Menanggapi maraknya PHK, Sarif justru melihat sektor informal berpotensi terus berkembang seiring tumbuhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah.
“Kalau kita betul-betul lihat, pekerja informal ini malah tumbuh dari bagaimana penguatan UMKM kita yang mulai tumbuh di Jawa Tengah. Kreativitas masyarakat kita dalam situasi yang saat ini saya sangat mendukung sekali,” katanya.
Ia berharap penguatan ekonomi kerakyatan mampu membuka lapangan kerja baru di sektor informal. Namun, menurutnya, kemudahan perizinan juga harus menjadi perhatian pemerintah.
