Meski begitu, Aulia menegaskan kemampuan ekonomi pekerja tetap menjadi persoalan mendasar. Upah yang ternilai masih terbatas membuat sebagian buruh belum mampu memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah.
“Pada akhirnya semua bermuara pada pendapatan. Kalau penghasilan belum memadai, akses terhadap perumahan tetap sulit,” tegasnya.
BACA JUGA: Komisaris BUMD di Blora Pimpin Demo Pertanyakan Kunjungan Kerja DPRD: Itu Uang Pajak Rakyat!
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyebut backlog perumahan di Jawa Tengah pada akhir 2025 masih mencapai sekitar 1,33 juta unit.
Menurutnya, melalui berbagai program kolaboratif, angka tersebut berhasil pihaknya tekan sekitar 274 ribu unit sepanjang 2025.
“Sehingga pada awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ungkap Boedyo. (*)
Editor: Farah Nazila
