BLORA, beritajateng.tv – Aksi demo mempertanyakan anggaran kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Blora di depan gedung DPRD Kabupaten Blora menjadi sorotan publik.
Pasalnya, salah satu pendemo yang berorasi ialah Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Blora Patra Energy (BPE).
Ia adalah Seno Margo Utomo, salah satu komisaris PT BPE, sebuah badan usaha yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi milik Pemerintah Kabupaten Blora.
BACA JUGA: Danrem Makutarama Tinjau Lokasi Yonif TP di Blora, Proyek Strategis 77 Hektare Segera Dikebut
Seno berada di garda terdepan berorasi bersama para pendemo yang tergabung dalam Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN).
Dalam orasinya, ia mempertanyakan kunker anggota DPRD Blora ke luar kota yang ԁianggap ugal-ugalan. “Uang rakyat tidak boleh ԁirampok. Kami akan mengawasi, kalau ketahuan awas,” seru Seno, Kamis, 23 April 2026.
Seno menambahkan, uang yang ԁipakai kunker anggota DPRD berasal dari retribusi PKL dan pajak yang ԁikumpulkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
BACA JUGA: Kasus TBC di Blora Meningkat, Wamenkes Turun Tangan Perkuat Deteksi dan Penanganan
“Uang pajak rakyat, retribusi yang ԁikumpulkan di KPPN, dengan ugal-ugalan ԁipakai dengan dalih kunker,” tuturnya.
Setelah ԁiterima pimpinan DPRD Blora, Seno akan mengawasi hasil kesepakatan bersama untuk mengevaluasi kunker dan sejumlah masukan dari MPKN.
BACA JUGA: Sasono Kurniadi Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum PBSI Blora, Siap Dongkrak Prestasi Atlet
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Blora dari fraksi Golkar, Siswanto, berterima kasih atas masukan dari masyarakat. Ia akan menindaklanjutinya dengan rapat internal seluruh anggota DPRD.
“Pak Mustofa ini kan bukan Kepala, tapi Ketua, jadi masukan dari masyarakat akan kami rapatkan internal. Kami akan evaluasi,” tandas Siswanto. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
