SEMARANG, beritajateng.tv – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menilai program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Selain persoalan lahan, tingkat pendapatan buruh disebut menjadi faktor utama yang membuat akses kepemilikan rumah belum sepenuhnya terjangkau.
Ketua KSPI Jateng, Aulia Hakim, mengatakan pihaknya mendukung rencana pembangunan perumahan buruh di dekat kawasan industri yang Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi gagas melalui program pemerintah pusat tersebut.
Menurutnya, konsep hunian dekat tempat kerja dapat membantu pekerja dalam menekan biaya transportasi sekaligus mempermudah mobilitas sehari-hari.
“Kalau kita sebenarnya sangat menyambut baik, ini inisiasi yang bagus. Harapannya bisa cepat diimplementasikan,” ujar Aulia pada Senin, 11 Mei 2026.
BACA JUGA: Demo May Day di Semarang, Buruh Suarakan 11 Isu Nasional dan Desak Perlindungan Kerja
Ia menilai pembangunan rumah bagi MBR akan lebih efektif apabila lokasi perumahan berada dekat kawasan industri, pusat ekonomi, maupun area kerja lainnya. Dengan begitu, kebutuhan hunian bagi buruh dapat lebih tepat sasaran.
Namun demikian, Aulia mengingatkan persoalan ketersediaan lahan masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah perkotaan seperti Semarang dan Solo yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi.
“Kalau di kabupaten mungkin tidak terlalu sulit mencari lahan, tapi beda dengan daerah perkotaan. Perlu survei dan pembahasan bersama antara buruh, pengembang, dan pemerintah. Hal ini agar lokasinya benar-benar tepat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Selain lokasi, KSPI juga menyoroti pentingnya sosialisasi program kepada para pekerja. Menurut Aulia, masih banyak buruh yang belum memahami skema pembiayaan rumah subsidi yang pemerintah sediakan.
Ia menilai fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) cukup membantu karena menawarkan uang muka ringan, bunga tetap 5 persen hingga lunas, cicilan sekitar Rp1 juta per bulan, serta tenor hingga 20 tahun.
Meski begitu, Aulia menegaskan kemampuan ekonomi pekerja tetap menjadi persoalan mendasar. Upah yang ternilai masih terbatas membuat sebagian buruh belum mampu memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah.
“Pada akhirnya semua bermuara pada pendapatan. Kalau penghasilan belum memadai, akses terhadap perumahan tetap sulit,” tegasnya.
BACA JUGA: Komisaris BUMD di Blora Pimpin Demo Pertanyakan Kunjungan Kerja DPRD: Itu Uang Pajak Rakyat!
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyebut backlog perumahan di Jawa Tengah pada akhir 2025 masih mencapai sekitar 1,33 juta unit.
Menurutnya, melalui berbagai program kolaboratif, angka tersebut berhasil pihaknya tekan sekitar 274 ribu unit sepanjang 2025.
“Sehingga pada awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ungkap Boedyo. (*)
Editor: Farah Nazila
