Jateng

Demo May Day di Semarang, Buruh Suarakan 11 Isu Nasional dan Desak Perlindungan Kerja

×

Demo May Day di Semarang, Buruh Suarakan 11 Isu Nasional dan Desak Perlindungan Kerja

Sebarkan artikel ini
aksi buruh semarang
Aksi buruh saat peringatan May Day di depan kompleks Gubernuran Jawa Tengah. Jumat, 1 Mei 2026. (Yuni Esa Anugrah/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Semarang berlangsung dengan aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kompleks Gubernuran Jawa Tengah pada Jumat, 1 Mei 2026. Sekitar 1.200 buruh dari berbagai daerah tumpah ruah di Jalan Pahlawan, menyuarakan beragam tuntutan kepada pemerintah.

Sejak pukul 14.00 WIB, kawasan Jalan Pahlawan tampak terpenuhi massa buruh yang datang dari Semarang, Tegal, Pemalang, Pati, Jepara, Blora, hingga Banjarnegara. Mereka membawa spanduk dan bendera serikat, sementara orasi berlangsung secara bergantian di depan pintu gerbang DPRD Jawa Tengah.

Aliansi buruh yang tergabung dalam berbagai federasi tersebut menyuarakan isu-isu strategis ketenagakerjaan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Koordinator Lapangan Aksi, Lukmanul Hakim, menyebut terdapat sedikitnya 11 tuntutan nasional dan 4 isu lokal yang diangkat dalam momentum May Day tahun ini.

“Dalam aksi hari ini kita membawa beberapa isu. Ada 11 isu secara nasional dan 4 isu lokal,” ujar Lukmanul di sela aksi.

BACA JUGA: Daycare Tripartit Berdikari Dorong Produktivitas Buruh, Luthfi: Tak Risau Pengasuhan Anak Saat Kerja

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak pemerintah segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Menurutnya, regulasi tersebut bukan sekadar revisi, melainkan perlu memuat norma-norma baru yang lebih melindungi pekerja.

Selain itu, massa buruh juga menuntut penghapusan sistem outsourcing dan menolak praktik upah murah yang ternilai masih merugikan pekerja. Isu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) turut menjadi sorotan, menyusul tingginya angka kecelakaan kerja di Jawa Tengah sepanjang 2025.

Kondisi ini ternilai memprihatinkan karena pekerja seharusnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan mempertaruhkan keselamatan.

Tak hanya itu, buruh juga mendorong pengesahan regulasi perampasan aset bagi koruptor serta implementasi kebijakan yang lebih adil di sektor ketenagakerjaan. Mereka juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja informal, termasuk pengemudi ojek online (ojol).