Bansos jadi salah satu program pengentasan kemiskinan Pemprov Jawa Tengah
Guna menangani kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki integrasi program dengan pemerintah pusat sampai kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Salah satu di antaranya adalah bantuan sosial. Intervensi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sudah berjalan kepada desa yang masuk kategori miskin.
Intervensi yang Pemprov Jateng lakukan antara lain penerapan 3 strategi. Yakni, pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, peningkatan pendapatan keluarga miskin, serta mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan.
Salah satu implementasinya adalah menggenjot pelaksanaan Program Satu OPD Satu Desa Dampingan untuk percepatan penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem di 1.287 desa prioritas di 35 Kabupaten/Kota.
“Jadi desa miskin ini kita intervensi dari provinsi, dinas-dinas kita terjunkan. Kualifikasi desa miskin adalah desa yang bansosnya di atas 60 persen, pasti dinas kita akan intervensi,” jelasnya.
BACA JUGA: Warga Miskin di Jateng Capai 3,4 Juta Orang, Wakil Ketua DPRD: Semoga Bisa Berkurang Seperti Jakarta
Integrasi program berikutnya yakni bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pendidikan. Tahun 2025 ini Pemprov Jateng memberikan bantuan perbaikan RTLH sebanyak 17.000 unit rumah.
Pada bidang pendidikan, Pemprov Jateng sudah menajalin kemitraan dengan SMA dan SMK swasta untuk memberikan beasiswa kepada 5.000-an anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
“RTLH ini sudah kita hitung. Semua data dari Kemensos. Termasuk penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat,” katanya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
