SEMARANG, beritajateng.tv – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi motor utama penggerak ekonomi rakyat sekaligus strategi pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Tahun ini, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Zulhas menjelaskan, skala besar MBG akan menciptakan permintaan pangan nasional yang sangat signifikan. Jika setiap penerima mendapatkan satu butir telur per hari, maka kebutuhan mencapai 82,9 juta butir telur setiap hari.
“Kalau ditambah sepotong ikan, sayur, dan beras, perputaran ekonominya sangat besar,” ujarnya dalam sambutan acara di Universitas Muhammadiyah Semarang pada Kamis, 29 Januari 2026 malam.
Pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun. Namun, seiring dengan perluasan cakupan dan peningkatan menu bergizi, anggaran tersebut berpotensi meningkat hingga Rp360-370 triliun. Zulhas menilai, besarnya anggaran itu bukan sekadar belanja negara, tetapi investasi jangka panjang bagi kesehatan dan ekonomi nasional.
BACA JUGA: Keracunan MBG Kudus Hingga Pingsan, Puluhan Siswa SMAN 2 Masuk Rumah Sakit
Untuk memastikan manfaat MBG benar-benar rakyat rasakan, pemerintah menerapkan sistem rantai pasok tertutup atau close loop. Melalui Koperasi Desa (Kopdes) atau Koperasi Merah Putih, seluruh kebutuhan MBG akan tersuplai dari produksi lokal, mulai dari telur, ikan, sayuran, hingga beras dan jagung.
“SPPG wajib mengambil bahan pangan dari koperasi desa. Koperasi desa membeli dari UMKM, petani, peternak, dan nelayan di daerah. Tidak boleh lagi ambil dari konglomerat,” tegas Zulhas.
Skema tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah memutus mata rantai tengkulak yang selama ini merugikan produsen kecil. Dengan harga yang ditetapkan pemerintah, Kopdes akan menampung hasil panen dan produksi masyarakat sebelum disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Zulhas menambahkan, keberhasilan MBG tidak bisa terlepaskan dari perbaikan kebijakan pangan secara keseluruhan. Ia mencontohkan, dalam satu tahun terakhir Indonesia berhasil beralih dari negara pengimpor menjadi surplus pangan. Pada 2024, Indonesia masih mencatat impor sebesar Rp242 juta, sementara tahun ini berbalik surplus Rp4 juta.
“Ini bukan omon-omon, bukan hoaks. Datanya dari BPS. Nilai tukar petani naik dari 116 menjadi 122,” kata Zulhas.
BACA JUGA: Sumber Air Belum Layak, Sejumlah Dapur MBG di Semarang Terkendala Raih Sertifikat SLHS
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan program pangan dan MBG. Ia diperintahkan rutin turun ke lapangan beberapa hari dalam sepekan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan tepat sasaran.
Zulhas optimistis, jika MBG dan ekosistem pendukungnya berjalan optimal, pemerintah mampu menekan angka kemiskinan hingga 30 persen, terutama di kalangan petani, peternak, dan nelayan yang selama ini menjadi kelompok paling tertinggal. “Ini bukan sekadar bantuan. Ini memberi kail, memberi kehormatan dan kebanggaan kepada rakyat,” ujarnya.
Selain MBG, pemerintah akan memfokuskan kebijakan pangan pada pemenuhan protein nasional. Salah satu langkahnya dengan membangun kawasan pangan protein seluas 20.000 hektare di Pulau Jawa serta mendirikan 2.000 kampung nelayan. (*)
Editor: Farah Nazila
