Sehingga tidak ada protes-protes seperti yang terjadi selama ini. Sebab walaupun bukan bidangnya Komisi X tetapi juga banyak sekali aduan atau keluhan yang jugamasuk ke Komisi X. “Kalau datanya memang benar-benar valid, tentu yang seperti ini tidak akan pernah terjadi,” jelasnya.
BACA JUGA: Hotel Ciputra Semarang Dukung Pendidikan Lewat Beasiswa Anak Asuh Al Kahfi
Demikian halnya ketika bicara soal Program Indonesia Pintar (PIP) dalam konteks peristiwa di Ngada, Provinsi NTT dimungkinkan juga ada persoalan anak tersebut tidak terdata dengan baik.
Mungkin keluarganya tidak masuk dalam data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya. Harusnya anak tersebut masuk, tetapi kalau faktanya tidak berarti pendataannya belum OK. “Ini yang kita tekankan kepada BPS,” tandas Esti. (*)
Editor: Farah Nazila
