SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng) Sumanto menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah konflik sosial sejak dini.
Adapun hal ini ia sampaikan dalam kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jateng. Kegiatan berlokasi di Kabupaten Karanganyar, belum lama ini.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial yang semakin marak di era digital. Terutama akibat penyebaran hoaks di media sosial.
“Hoaks dapat menyebar dengan cepat jika kita tidak mampu menyaring informasi yang di terima,” ujar Sumanto.
Beberapa langkah untuk menangkal hoaks antara lain memverifikasi sumber informasi, memeriksa keaslian gambar dan video, serta menghindari penyebaran berita yang belum terkonfirmasi.
BACA JUGA: Berperan Strategis dalam Perekonomian, Sumanto Minta UMKM Beradaptasi dengan Digitalisasi
Selain itu, ia menjelaskan bahwa konflik sosial dapat bersumber dari dua faktor utama. Yakni faktor horizontal seperti perbedaan etnis, bahasa, dan agama, serta faktor vertikal seperti perbedaan ekonomi dan pendidikan.
Oleh karena itu, upaya pencegahan harus di lakukan melalui peningkatan kewaspadaan dini oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pula bahwa menjaga stabilitas nasional dan daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Yang mana mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam upaya pencegahan.
“Oleh karena itu saya menyambut baik dan sangat mendukung kegiatan ini, sebagai wujud dari tekad dan komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas daerah. Dalam penanganan konflik sosial, mengelola dan memitigasi isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial penting untuk dilakukan,” tutur politisi PDIP tersebut.
BACA JUGA: Sumanto Dorong Perbaikan Sistem Pemilu untuk Cegah Maraknya Politik Uang
Sebagai langkah konkret, peserta diajak untuk membangun harmoni sosial dengan menumbuhkan budaya toleransi serta menguatkan ideologi Pancasila dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai alat pemersatu bangsa.
