Ia menambahkan, setelah penutupan sejumlah TPA liar, volume sampah Kota Semarang memang berpotensi meningkat hingga sekitar 1.100 ton per hari. Namun angka tersebut masih belum mencukupi.
“Masih ada kekurangan yang harus kita ambil dari daerah lain. Karena itu, kerja sama regional menjadi kunci,” kata Agustina.
Selain Kabupaten Semarang, Pemkot Semarang juga membuka peluang kolaborasi dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan sampah harian yang disyaratkan dalam skema PSEL.
Dalam rencana besar tersebut, Agustina memastikan bahwa investasi pembangunan fasilitas PSEL akan sepenuhnya jadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Danantara.
Sementara itu, pemerintah daerah berperan menyiapkan pasokan sampah dan memastikan pengelolaan TPA sesuai standar.
“Kalau nanti vendor sudah di tunjuk, operasional PSEL baru bisa berjalan sekitar dua tahun setelahnya. Selama masa itu, tugas kami memastikan tidak ada lagi open dumping dan pengelolaan sanitary landfill berjalan konsisten,” tegasnya.
Agustina juga memaparkan kondisi terkini TPA Jatibarang. Dari lima zona yang tersedia, tiga zona telah tutup menggunakan sistem sanitary landfill, satu zona masih dalam proses penutupan, dan satu zona lainnya masih aktif berjalan.
“Target kami, zona keempat selesai tutup hingga akhir 2025. Dengan begitu, pada 2026 saat ada penilaian, Kota Semarang bisa lepas dari kategori pelanggaran pengelolaan sampah,” ujarnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
