SEMARANG, beritajateng.tv – Rencana eksplorasi energi panas bumi atau geothermal di kawasan Gunung Telomoyo terus memicu keresahan warga setempat.
Anggota Karang Taruna Telomoyo, Dwi Purwoko, mengatakan, penolakan proyek geothermal ini berdasar rekam jejak bencana longsor yang masih menyisakan trauma mendalam.
Dwi mengatakan, kekhawatiran masyarakat Telomoyo serupa dengan warga di sekitar Gunung Ungaran. Apalagi, desanya saat ini merupakan lokasi relokasi pascabencana longsor besar di Desa Ngrawan pada masa lampau.
“Kami merasa belum ada kejelasan. Bagi kami yang berada di daerah eksplorasi, sama halnya dengan Ungaran. Kami punya keresahan yang sama. Kebetulan desa kami adalah tempat relokasi longsor. Dulu itu longsor di Desa Ngrawan, faktornya juga gempa bumi,” tutur Dwi, saat beritajateng.tv jumpai di Kota Semarang, belum lama ini.
BACA JUGA: Pakar Lingkungan SCU: Energi Matahari Minim Dampak Ketimbang Geothermal, Tapi Izin Panel Surya Sulit
Dia khawatir aktivitas pengeboran panas bumi di lereng gunung Telomoyo akan memicu kembali bencana ekologis serupa.
“Ketika tadi berbicara soal akibat yang bisa terjadi karena geothermal, salah satunya longsor. Apakah kami harus mengalami hal yang sama lagi?” kata Dwi.
Selain ancaman longsor, kata Dwi, kelestarian sumber air bakal ikut terancam. Dwi bilang, di lereng Telomoyo sisi timur hingga sebagian Kabupaten Magelang merupakan lumbung air yang sangat vital bagi sektor pertanian.
“Wilayah Telomoyo di sisi timur, seperti Sepakung, lalu daerah Kabupaten Magelang di selatan dan barat, itu sumber airnya sangat melimpah. Ketika kita main ke Sepakung, masih sangat banyak petani yang menanam padi,” katanya.
Rencana Geothermal Telomoyo Sudah sejak 2018
Dwi mengatakan, wacana proyek geothermal di Gunung Telomoyo bukanlah hal baru. Hal itu dia ketahui usai menemui salah satu kepala desa di Kecamatan Banyubiru untuk menelusuri kepastian lokasi eksplorasi.
Dari pertemuan itu terungkap, wacana proyek sudah ada pembahasannya sejak tahun 2018. Di mana awalnya menyasar wilayah di Kecamatan Banyubiru.
“Ceritanya dulu sudah diajak pembahasan bersama PT PLN dan pemerintah daerah. Katanya, targetnya 53 megawatt dengan kebutuhan lahan lebih dari 10 hektare. Untuk memaksimalkan 53 MW ini, harus ada 29 titik sumur,” katanya.
BACA JUGA: Rencana Pemerintah Ngebor 19 Titik Geothermal di Jawa Tengah Terungkap
Melihat target kapasitas dan jumlah sumur, Dwi menilai jangkauan proyek ini sangat luas hingga menyentuh kawasan Candi Umbul di Magelang.
Sayangnya, kata dia, proses dialog antara pemerintah dan desa terkesan buntu ketika menyinggung soal analisis dampak lingkungan.
“Waktu pertemuan tersebut, pak kepala desa ini sempat mempertanyakan, ‘Lalu dampak air ini akan menjadi tanggung jawab siapa?’ Ternyata, setelah mempertanyakan hal itu, di rapat-rapat leboh lanjut dia sudah tidak mereka ajak rapat lagi,” tutur Dwi.
Pertanyakan Transparansi Proyek Geothermal
Kini, isu geotermal di Telomoyo mencuat kembali dengan memproyeksikan Desa Wirogomo dan Kemambang sebagai titik eksplorasi. Kondisi ini membuat Dwi mempertanyakan sejauh mana transparansi dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat setempat.
“Kami yang bukan berada persis di wilayah eksplorasi pun mempertanyakan, bagaimana kabar teman-teman di sana? Apakah kami yang belum terhubung komunikasinya, atau memang proyek itu diterima saja oleh mereka?” katanya.
Tak cuma itu, Dwi turut menyoroti kabar penundaan sementara proyek geotermal di Gunung Ungaran akibat masifnya penolakan warga.
BACA JUGA: Soroti Proyek Geothermal, Pakar Lingkungan SCU Beberkan Dampak Lingkungan di Permukiman Padat Penduduk
Dia menyayangkan adanya rumor bahwa Gunung Telomoyo justru akan menjadi wilayah acuan pengganti eksplorasi panas bumi.
“Apalagi belum lama ini, setelah ramai penolakan di Ungaran dan Telomoyo, pihak pemerintah daerah sempat berkumpul. Terus katanya proyek geotermal Ungaran ada penundan, lalu Telomoyo yang akan jadi bahan acuan. Nah, kenapa kami yang seolah jadi kelinci percobaan?” tanya Dwi.
Merespons hal tersebut, Dwi mengungkap masyarakat Telomoyo mulai mengkonsolidasikan diri. Meski desanya tidak berada persis di zona eksplorasi, Dwi merasa wilayahnya tetap punya risiko bencana.
“Terkait dampak seperti longsor tadi, apakah kita akan mengalami hal yang sama? Apalagi memori kolektif si mbah-mbah kami terkait longsor masih menyisakan trauma,” katanya.
Telomoyo Merasa Tak Punya “Daya Tawar” Sejarah seperti Gedong Songo
Lebih jauh, Dwi merasa pergerakan warga di Telomoyo belum mendapat atensi sebesar di Gunung Ungaran. Dia menduga, keberadaan situs cagar budaya Candi Gedong Songo di Ungaran memberikan posisi tawar politik dan budaya yang jauh lebih kuat bagi warganya.
“Teman-teman di Ungaran dari semalam sampai tadi sudah mulai menolak. Kadang kami merasa, apakah Ungaran ini sangat ‘seksi’ untuk jadi pembelaan karena ada Candi Gedong Songo? Sementara kami di Telomoyo punya apa?” kata Dwi.
Padahal, secara peninggalan sejarah, Dwi mengungkap Telomoyo juga menyimpan nilai historis yang tak kalah penting.
BACA JUGA: Tolak Proyek Geothermal Gunung Ungaran, Aliansi Masyarakat; Alternatif Energi Ramah Lingkungan Masih Banyak
Hal itu dia buktikan dengan temuan Prasasti Ngrawan berangka tahun 1373 Saka (1450 Masehi). Selain itu keberadaan naskah kuno berupa lima lontar yang terhubung dengan peradaban Merapi-Merbabu.
“Apakah karena Ungaran memiliki situs Candi Gedong Songo, daerahnya menjadi lebih punya daya tarik. Sementara Telomoyo dianggap tidak memiliki nilai tawar? Sehingga seolah-olah desa-desa di sini dianggap akan oke-oke saja jadi daerah eksplorasi,” katanya.
Khawwatir Masifnya Wisata di Telomoyo Buat Ancaman Longsor Terlupakan
Di sisi lain, pesatnya perkembangan pariwisata di Gunung Telomoyo menjadi pisau bermata dua. Kemudahan akses kendaraan bermotor hingga ke puncak gunung membuat kawasan ini tak pernah sepi dari incaran pelancong.
“Gunung Telomoyo saat ini kan sangat ramah, mudah menjadi pendakian, bahkan bisa pakai motor. Dari segi wisata saja eksploitasinya sudah masif. Di atas ada coffee shop, dan beberapa kali Telomoyo harus tutup karena kepenuhan,” kata Dwi.
Bahkan saat musim liburan tiba, kawasan puncak bisa sesak oleh ribuan wisatawan. Pengelola terpaksa memberlakukan sistem buka-tutup akibat membeludaknya volume kendaraan.
BACA JUGA: Lari 150 KM Gunung Lawu – Kantor Gubernur Jateng, Forum Rakyat Tolak Proyek Geothermal
Sayangnya, kata Dwi, gemerlap pariwisata ini justru membuat masyarakat perlahan abai terhadap potensi bencana dan daya dukung lingkungan di lereng gunung.
“Bisa ribuan orang berada di puncak. Waktu puncak liburan sekolah kemarin, sempat tutup beberapa jam karena pengunjung di atas tidak bisa diurai. Dari faktor ramainya wisata itu saja, seolah kita sudah mengabaikan ancaman atau cerita-cerita tentang longsor,” kata dia.
Dwi melihat kondisi tersebut menyulitkan kesadaran kolektif warga untuk bersikap terkait masuknya proyek industri skala besar di kawasan ekologis mereka.
“Lalu dengan masuknya proyek ini, apakah kita akan menerima begitu saja? Saat ini kami memang belum menemukan cara dari mana harus memulai perlawanan,” katanya. (*)
Editor: Diaz A Abidin
