SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah telah sepakat melarang social e-commerce seperti TikTok Shop bertransaksi langsung di platform media sosial. Hal itu disepakati dalam rapat terbatas yang Presiden RI Joko Widodo pimpin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 25 September 2023.
Saat beritajateng.tv temui di Pasar Johar, Kota Semarang pada Selasa 26 September 2023, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut aturan itu tercipta untuk melangsungkan perdagangan yang adil.
“Kita harus atur perdagangan itu fair, bukan perdagangan bebas atau yang kuat menang dan yang kalah mati. Indonesia ini kan Pancasila, jadi kita mesti atur agar itu fair,” ujarnya usai melakukan pemantauan harga di Pasar Johar, Kota Semarang.
Ia menyebut, jika media sosial hendak menjadi social e-commerce, maka mereka harus membuat usahanya sendiri.
“Ada yang namanya e-commerce dan media sosial, medsos kalau menjadi social e-commerce harus bikin usaha sendiri. Tidak boleh data orang mereka pakai, karena ada undang-undang perlindungan data penduduk dan data pribadi,” tegasnya.
TikTok Harus Memiliki Izin Usaha Sendiri
Zulkifli menegaskan, jika TikTok ingin menjadi social e-commerce, maka harus memiliki izin usaha sendiri. Ia mencontohkan televisi dan media lain yang hadir sebagai social commerce.
“Media dan televisi itu dia boleh iklan dan promosi, tapi tidak boleh menjadi toko, tidak boleh juga langsung menjadi perbankan yang menjamin uang, dan memberikan kredit. Tidak boleh satu platform digital memborong semuanya,” papar Zulkifli.
Pihaknya menegaskan bahwa tidak melarang TikTok Shop, tetapi mengatur agar izin usaha dan regulasinya jelas.
“Ini yang diatur, ada social media, social commerce, dan kalau mau jualan ada lagi namanya social e-commerce. Kalau satu memborong semua, nanti mati yang lain. Itu (Tiktok) tidak dilarang, tetapi diatur,” ujarnya.
BACA JUGA:TikTok Shop Mau Ditutup? Ini Potensi Nasib Reseller dan UMKM
Pihaknya mengaku telah menandatangani aturan itu per Senin, 25 September 2023 sore. Ia menyebut perkiraan Undang-Undang itu akan rampung minggu ini.
“Sudah saya teken kemarin sore, tinggal diundangkan di Kemenkumham. Saya kira minggu ini selesai. Jika sudah diundangkan di Kemenkumham artinya aturan itu sudah berlaku,” tandasnya.
UMKM di Pasar Johar mengeluh sepi pembeli semenjak hadirnya TikTok Shop
Salah satu UMKM yang berjualan daster di Pasar Johar mengaku dagangannya sepi pembeli semenjak TikTok Shop masif di Indonesia.
Pedagang bernama Esti itu menyebut dagangannya mulai sepi pembeli sejak e-commerce mejadi tren, terutama saat TikTok Shop ikut menguasai pangsa pasar di Indonesia.
“Apalagi adanya TikTok Shop. Tetanggaku bilang di TikTok Shop lebih murah. Jadinya dia batal beli di sini karena harganya berpatokan dengan yang orang jual di TikTok,” ujar Esti kepada beritajateng.tv, Selasa 26 September 2023.
Terlebih, Esti menyebut saat sebuah TikTok Shop melakukan live dan promo, ia merasa harga pasaran semakin jatuh.
“Pas live dan harga promo itu dia menjatuhkan banget, padahal kalau aku ngambil daster itu harga pokok Rp 53 ribu, tapi di TikTok Shop jualnya malah Rp 35 ribu, terus aku jualnya berapa?” Tandasnya.
BACA JUGA:Larang TikTok Shop di Indonesia, Pengamat Ekonomi Dukung Perencanaan Satgas Transformasi Digital
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo Presiden RI Joko Widodo menata perihal social commerce melalui revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Dalam aturan baru, pemerintah melarang social media seperti TikTok untuk berjualan. Zulkifli Hasan menyebut social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung. Ia menambahkan, peronnya media sosial dan ekonomi harus terpisah.
“Sehingga algoritmanya itu tidak semua terkuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan persnya, Senin 25 September 2023.(*)
Editor: Farah Nazila
