“Sehingga mereka kita review kembali bahkan bikin namanya MOU pakta integritas, DPRD-nya ikut, wakil bupati, wakil wali kota, wali kota dan bupati, termasuk saya dan seluruh jajarannya,” ujar Luthfi.
Ia menyebut langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden agar penyelenggara negara mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Dan inilah yang diharapkan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus betul-betul sebagai pejabat publik harus ada di tengah-tengah masyarakat, menginspirasi apa problemnya masyarakat dengan jalan menciptakan clear and good government. Intinya itu,” jelasnya.
Lebih jauh, Luthfi menegaskan tidak akan mentolerir praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Hal itu Luthfi ungkap saat disinggung bagaimana jika ada kepala daerahnya yang terjaring OTT lagi oleh KPK.
“Risiko sendiri, saya tidak menolerir, karena apa? Melanggar hukum itu personalistik, asasnya itu personal. Jadi personal itu apa? Barang siapanya, siapa pun. Jadi sudah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab institusi,” tegasnya.
Ia juga menyebut dialog antikorupsi tahun ini berbeda dibanding sebelumnya, karena menyasar langsung kepala daerah dan pejabat publik.
“Belum pernah tahun 2025. Kepala desa yang sudah. Kalau yang sekarang adalah di tingkat bupati wali kota, pejabat publiknya,” katanya.
KPK Sebut Inisiatif Dialog Antikorupsi Datang dari Gubernur
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyebut kegiatan tersebut merupakan inisiatif dari Gubernur Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Ia menjelaskan, KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga gencar melakukan langkah pencegahan.
“Jadi Pak Gubernur dan memang KPK punya kegiatan-kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Meskipun ada kegiatan-kegiatan penindakan, sebetulnya KPK sudah cukup masif untuk melakukan upaya-upaya pencegahan,” ungkap Fitroh.
Menurutnya, kegiatan tersebut penting mengingat tingginya kasus penindakan korupsi di wilayah Jawa Tengah.
